Tata Negara

MPR Beri Batas Waktu Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres hingga 25 November

16 November 2026 · Justisio Editorial Team

MPR Beri Batas Waktu Prabowo Serahkan Dua Nama Cawapres hingga 25 November

Photo by osamu nakazawa on Unsplash

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memberikan tenggat waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka paling lambat pada 25 November 2026. Batas waktu ini disepakati setelah MPR mengubah jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden menjadi 9 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa keputusan mengenai tenggat waktu tersebut diambil dalam rapat gabungan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026. Sebelumnya, dalam rapat gabungan pada 13 November, MPR sepakat sidang paripurna digelar pada 2 Desember 2026, dengan batas penyerahan nama pada 18 November. Perubahan jadwal dilakukan karena kegiatan Presiden yang padat, sehingga MPR memundurkan sidang menjadi 9 Desember.

Ahmad Muzani menegaskan bahwa Presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden, bukan hanya satu. Ketentuan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. "Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar," ujar Muzani seperti dikutip dari keterangannya usai rapat.

Selain itu, MPR juga menetapkan Lestari Moerdijat atau Rerie, Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem, sebagai Ketua Tim Verifikasi untuk dua nama calon wakil presiden usulan Presiden. Sementara itu, Ketua Tim Ad Hoc pelantikan wakil presiden dipimpin oleh Wakil Ketua MPR dari PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Aturan mengenai batas waktu penyerahan nama ini merujuk pada Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Pasal 136 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan bahwa Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR dalam waktu paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR. Dengan demikian, tenggat 25 November merupakan hitungan mundur 14 hari sebelum sidang pada 9 Desember.

Ahmad Muzani menambahkan bahwa mekanisme penyelenggaraan pemilihan akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc, sementara teknis pemeriksaan persyaratan calon wakil presiden akan dilakukan oleh tim verifikasi. Ia menyebutkan bahwa Presiden saat menyerahkan dua nama tersebut harus disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan, yang jumlahnya sekitar 22 syarat. Selanjutnya, dua nama usulan dari Presiden akan diumumkan kepada publik sebelum prosesi pemilihan dan pelantikan di sidang paripurna MPR pada 9 Desember 2026.

Berita Lainnya