MPR Undur Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Jadi 9 Desember 2026
16 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Ditto Bowo on Unsplash
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggeser jadwal sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Jadwal ini mundur seminggu lebih lambat dari yang sebelumnya direncanakan pada Rabu, 2 Desember 2026.
Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa sejumlah fraksi mengusulkan perubahan hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon pada 9 Desember. Usulan ini disampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026.
Habiburokhman menjelaskan bahwa salah satu penyebab perubahan jadwal ini adalah menyesuaikan dengan jadwal kegiatan anggota DPR dan DPD. "Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu," ucap Habiburokhman.
Meskipun jadwal dimundurkan, Habiburokhman mengusulkan agar proses verifikasi terhadap persyaratan calon wakil presiden baru tetap dilaksanakan saat ini. Ia menekankan bahwa dalam waktu 14 hari, pengajuan nama calon wakil presiden harus sudah diajukan. "Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," ujar Habiburokhman.
Sebelumnya, rapat gabungan MPR telah menetapkan sidang paripurna pemilihan dan penetapan wapres pada Rabu, 2 Desember 2026. Rapat gabungan itu juga menghasilkan persetujuan surat kepada presiden untuk mengajukan dua nama calon wapres, serta membentuk tim verifikasi dan tim adhoc yang masing-masing berjumlah 36 anggota. Rapat paripurna ini diadakan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden RI pada Kamis, 12 November 2026.
Dengan adanya pengunduran diri tersebut, MPR berkewajiban untuk menggelar sidang paripurna dalam waktu maksimal 60 hari untuk memilih wakil presiden baru. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam sidang ini, dua calon yang telah diusulkan dan melewati proses verifikasi akan menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan, kemudian anggota MPR akan memilih satu dari dua calon tersebut. Calon dengan suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wakil presiden terpilih, dan jika perolehan suara sama, pemilihan dapat diulang satu kali.
Selanjutnya, proses persiapan verifikasi calon wakil presiden diharapkan segera dimulai. Tim verifikasi akan memeriksa dokumen persyaratan, termasuk keabsahan ijazah, untuk mencegah polemik di kemudian hari. Wakil Presiden yang terpilih akan ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam Sidang Paripurna MPR.
Berita Lainnya
- KPK Sita Dua Rumah Staf Anggota DPR Terkait Dana Hibah Jatim
- Dokumen Kasus Dugaan Suap ATR/BPN Diduga Bocor, Pegawai KPK Diperiksa Dewas
- Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso Digelar Hari Ini Terkait Penyadapan Ilegal
- Polri Usulkan Enam Mekanisme Pengendalian Penyadapan dalam RUU Penyadapan
- Tawuran di Petamburan Rusak Barang Warga, Lima Orang Ditangkap