Tata Negara

Pemerintah Dorong NIK sebagai Identitas Tunggal dalam RUU Adminduk

16 November 2026 · Justisio Editorial Team

Pemerintah Dorong NIK sebagai Identitas Tunggal dalam RUU Adminduk

Photo by Nico Ruge on Unsplash

Pemerintah bersama Komisi II DPR RI tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) yang salah satu substansinya memperkuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif pembentukan RUU ini dan menyampaikan dukungan pemerintah dalam rapat kerja tingkat I di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).

Tito Karnavian menyebut penyusunan RUU ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan secara menyeluruh. Menurutnya, reformasi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan perkembangan teknologi informasi, integrasi data lintas sektor, dinamika mobilitas penduduk, serta tuntutan perlindungan data pribadi. Presiden RI Prabowo Subianto telah menugaskan sejumlah menteri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, termasuk Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri.

Pemerintah mendorong penguatan NIK sebagai identitas tunggal agar penggunaan identitas dalam berbagai layanan publik semakin terintegrasi. Tito menekankan bahwa masyarakat tidak perlu lagi terus-menerus dibebani proses identifikasi berulang dengan nomor identitas yang berbeda-beda. Untuk mendukung kebijakan ini, integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat. Namun, Tito menegaskan bahwa interoperabilitas tidak sekadar keterhubungan teknis, melainkan harus didukung mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan.

Dalam rapat tersebut, Tito menyampaikan usulan pemerintah agar akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna dibatasi untuk kepentingan verifikasi dan validasi data. Lembaga pengguna juga wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta dilarang menyimpan, memberikan, atau memperjualbelikan data kependudukan yang telah diakses kepada pihak lain. Sementara itu, Ketua Panitia Kerja RUU Adminduk Aria Bima menyatakan bahwa administrasi kependudukan merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemenuhan hak politik warga negara.

Pemerintah juga mendorong penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. IKD tidak hanya dipandang sebagai aplikasi pada perangkat elektronik, melainkan sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya. Tito menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak menimbulkan tumpang tindih tanggung jawab. Meski demikian, digitalisasi pelayanan harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat yang beragam, termasuk mereka yang belum memiliki perangkat elektronik, akses jaringan, maupun kemampuan digital.

Selain itu, pemerintah juga memperhatikan pelayanan adminduk dalam kondisi darurat dan bencana. Tito mencontohkan pengalaman saat bencana di Sumatera yang meliputi tiga provinsi dan 53 kabupaten, serta bencana di Flores, di mana banyak dokumen kependudukan terbawa hanyut atau banjir. Ia menyebut bahwa Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri dapat mengirim tim dan menyelesaikan penerbitan dokumen identitas pengganti hanya dalam waktu satu minggu karena data tersimpan di server Kemendagri.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria. Pembahasan RUU Adminduk ini diharapkan terus berlanjut untuk menyelaraskan pandangan dan memastikan norma yang dirumuskan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Berita Lainnya