Tata Negara

Pemerintah Serahkan DIM RUU Adminduk, Aria Bima Pimpin Panja

17 November 2026 · Justisio Editorial Team

Pemerintah Serahkan DIM RUU Adminduk, Aria Bima Pimpin Panja

Photo by Nico Ruge on Unsplash

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) kepada Komisi II DPR. Penyerahan ini dilakukan dalam rapat yang digelar di ruang rapat Komisi II DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Bersamaan dengan itu, Komisi II DPR juga menunjuk Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PDIP, Aria Bima, sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penyusunan RUU Adminduk dilatarbelakangi kebutuhan untuk memperbarui kerangka hukum administrasi kependudukan seiring perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, pembaruan aturan ini diperlukan untuk membangun sistem administrasi kependudukan nasional yang semakin terpadu dan berbasis digital. "Pemerintah memahami bahwa RUU ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki rumusan norma yang ada tetapi juga membangun sistem administrasi kependudukan nasional yang semakin terpadu, berbasis digital," kata Tito.

Dalam penyerahan DIM, pemerintah mengusulkan sistematika RUU yang tetap terdiri dari 18 bab. Namun, jumlah pasal disesuaikan dari 150 menjadi 155 pasal. Jumlah butir DIM berkembang dari 949 menjadi 1.027 butir, di mana 443 butir dipertahankan, 336 butir disesuaikan secara redaksional, serta terdapat usulan baru, penyesuaian substansi, reposisi, dan usulan penghapusan. Tito juga memaparkan sembilan pokok substansi yang menjadi perhatian pemerintah, termasuk penguatan NIK sebagai identitas tunggal, integrasi data lintas sektor, perlindungan data pribadi, dan penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Selain pemerintah, sejumlah pihak turut terlibat dalam pembahasan awal RUU ini. Wakil pemerintah yang hadir berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretaris Negara, dan Kementerian Hukum. Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, secara resmi menetapkan Aria Bima sebagai Ketua Panja RUU Adminduk. Rifqi menjelaskan bahwa RUU ini nantinya akan mengatur single id number yang akan menjadi nomor tunggal bagi semua data identitas kependudukan, termasuk untuk pembayaran. "Tetapi kita harus menyepakati pintu masuknya itu hanya boleh ada satu, yaitu single id number," kata Rifqi.

Saat ini, proses pembahasan RUU Adminduk telah memasuki tahap awal di Komisi II DPR dengan diterimanya DIM dari pemerintah. Panja yang dipimpin Aria Bima akan mulai membahas secara lebih mendetail setiap butir DIM dan substansi RUU. Pemerintah telah menyampaikan sejumlah catatan dan usulan terkait penguatan NIK sebagai identitas tunggal serta integrasi data antar sektor pelayanan publik.

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penggunaan NIK sebagai identitas tunggal telah diterapkan di sejumlah layanan, seperti Ditjen Pajak Kemenkeu, BPJS, dan kerja sama dengan Polri untuk pembuatan SIM. "Hingga saat ini baru tiga yang sudah menggunakan NIK sebagai basis satu nomor data yaitu dari Ditjen Pajak Kemenkeu yang semula menggunakan NPWP untuk menjaring wajib pajak menggunakan NIK karena jumlahnya jauh lebih banyak," ujarnya. Pemerintah juga menekankan pentingnya interoperabilitas yang tidak hanya teknis, tetapi juga didukung mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, dan keamanan informasi.

Ke depan, Panja RUU Adminduk akan melanjutkan pembahasan bersama pemerintah untuk merumuskan pasal-pasal dalam RUU tersebut. Salah satu target yang diungkapkan adalah mewujudkan sistem di mana NIK menjadi satu-satunya nomor identitas untuk berbagai layanan publik, termasuk kemungkinan pembayaran berbasis pengenalan wajah seperti yang dicontohkan Rifqi saat berkunjung ke China. Proses pembahasan diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Komisi II DPR.

Berita Lainnya