Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Yaqut, Saksikan Fakta Kuota Haji
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by osamu nakazawa on Unsplash
Ulama Ustaz Bachtiar Nasir menghadiri sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026). Sidang tersebut merupakan pemeriksaan terdakwa, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Bachtiar Nasir menyatakan kehadirannya untuk kepentingan keadilan dan menyaksikan langsung fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ia menilai jangan sampai terjadi ketidakadilan karena kebencian. "Dan semoga apa yang diputuskan oleh persidangan adalah betul-betul keadilan yang sesungguhnya," ujar Bachtiar Nasir kepada wartawan di lokasi persidangan.
Dalam kesempatan tersebut, Bachtiar Nasir sempat bertemu langsung dengan Yaqut Cholil Qoumas di area pengadilan. Ia bersyukur melihat kondisi Yaqut yang tampak segar dan tegar dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. "Saya lihat beliau tegar sekali," katanya.
Bachtiar Nasir mengaku bangga melihat solidaritas dukungan yang ditunjukkan oleh para habaib, kiai, santri, serta teman-teman Banser Ansor terhadap Yaqut dan terdakwa lainnya. Menurutnya, solidaritas tersebut bukan sekadar kesetiaan buta, melainkan didasari oleh pengetahuan dan kesaksian. "Saya kira ini bentuk pengetahuan, bukan sebatas loyalitas buta," lanjutnya.
Adapun Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Jaksa menyatakan perbuatan itu dilakukan Yaqut bersama-sama Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Azis, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.
Dalam persidangan, Yaqut menyebut keselamatan jemaah menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan haji. Ia menekankan pentingnya memeriksa alasan kebijakan, pelaksanaan administrasi, dan dugaan transaksi sesuai materi masing-masing. "Saya bersedia menjelaskan keputusan yang memang saya ambil, tanpa mengabaikan pertanyaan mengenai kesempatan berangkat dan keadilan antrean," kata Yaqut.
Terkait dugaan fee percepatan, Yaqut mempertahankan posisi bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan pengumpulan dana maupun menerima aliran dana tersebut. "Posisi saya tetap, saya tidak pernah memerintahkan pengumpulan fee dan tidak menerima dana tersebut," tegasnya. Sidang masih akan berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dan alat bukti lainnya.
Berita Lainnya
- Polri Pecat Kombes Handik Zusen Akibat Dua Kasus Kekerasan Sesama Anggota
- Yusril Ihza Mahendra Dinilai Mampu Bantu Prabowo Perkuat Supremasi Hukum
- Yusril Buka Peluang Tersangka Baru dan Aktor Intelektual Kasus Penyadapan Presiden
- Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi
- RUU Perampasan Aset Disahkan, Korban Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi