Tata Negara

Yusril Ihza Mahendra Dinilai Mampu Bantu Prabowo Perkuat Supremasi Hukum

19 November 2026 · Justisio Editorial Team

Yusril Ihza Mahendra Dinilai Mampu Bantu Prabowo Perkuat Supremasi Hukum

Photo by William Firmansyah on Unsplash

Nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, muncul dalam bursa kandidat wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Yusril dinilai memiliki kapasitas untuk membantu Presiden Prabowo Subianto memperkuat supremasi hukum dan mendorong reformasi hukum di Indonesia.

Penilaian tersebut disampaikan oleh Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026. Menurut Charles, Indonesia membutuhkan seorang ahli hukum tata negara yang dapat membantu presiden dalam penataan regulasi yang diperlukan untuk menjalankan program-program pemerintahan. Ia menekankan bahwa secara ketatanegaraan, Indonesia adalah negara hukum.

Charles juga menyoroti bahwa reformasi hukum seringkali hanya menjadi jargon pemerintah. Ia menilai pelaksanaan kebijakan saat ini masih perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip negara hukum. Menurutnya, penting untuk memberikan perspektif bagi kepala negara, dalam hal ini wakil presiden, agar kebijakan dapat digabungkan dengan keahlian hukum.

Charles menyadari bahwa wakil presiden memiliki tugas dan kewenangan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan. Namun, ia berpendapat jabatan tersebut memiliki peran strategis untuk memberikan masukan kepada presiden dalam menentukan kebijakan. Ia mencontohkan bahwa Indonesia pernah memiliki wakil presiden dari latar belakang teknokrat, ekonom, dan pengusaha, sehingga latar belakang hukum dapat menjadi pertimbangan.

Menurut Charles, pengalaman Yusril di sejumlah pemerintahan menjadi modal penting. Yusril pernah menduduki jabatan menteri pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Charles menilai keterlibatan Yusril dalam tradisi politik sejak tahun 1999 dan kapasitasnya sebagai ahli hukum tata negara serta latar belakang filsafatnya cukup mumpuni.

Charles berharap Yusril dapat mengembalikan spirit reformasi. Ia juga berharap Yusril dapat mendorong penguatan otonomi daerah, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta memastikan tidak muncul kembali praktik dwifungsi ABRI. Charles menambahkan bahwa kapasitas profesional Yusril dapat dipertimbangkan secara terpisah dari identitas politiknya sebagai mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).

Ke depannya, bursa cawapres ini akan terus bergulir, dan keputusan akhir berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Publik masih menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai siapa yang akan dipilih untuk mendampingi presiden.

Berita Lainnya