Pidana

RUU Perampasan Aset Disahkan, Korban Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi

19 November 2026 · Justisio Editorial Team

RUU Perampasan Aset Disahkan, Korban Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi

Photo by Zoshua Colah on Unsplash

Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Habiburokhman, menyatakan bahwa RUU tersebut tidak hanya menyasar perkara korupsi, tetapi juga tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menimbulkan banyak korban. RUU ini telah disetujui DPR dan pemerintah untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis, 19 November 2026.

Habiburokhman menjelaskan bahwa cakupan RUU ini meliputi investasi bodong serta perdagangan dan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak. Selama ini, banyak korban investasi atau perdagangan saham bodong yang mengadu ke Komisi III DPR karena uang ganti kerugian dari tindak pidana diberikan kepada negara terlebih dahulu. Akibatnya, uang ganti kerugian itu tidak langsung diberikan kepada korban, bahkan dalam beberapa kasus korban tidak mendapatkan sepeser pun kerugiannya.

Panja juga memasukkan ketentuan yang menitikberatkan pada pengembalian harta kepada korban kejahatan. Habiburokhman menegaskan adanya jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak. Dengan undang-undang ini, para korban investasi massal bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dari penjualan aset para pelaku tindak pidana.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati enam tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset. Keenamnya meliputi tindak pidana korupsi; narkotika dan psikotropika; pendanaan terorisme; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

RUU ini mengatur mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction-based forfeiture) maupun berdasarkan putusan pidana (conviction-based forfeiture). Prosesnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Mekanisme ini juga harus memperhatikan hak pihak ketiga yang beritikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.

Selain itu, RUU ini mengatur pengelolaan aset dan pengawasan oleh badan khusus yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, serta pengawasan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset secara berkala dan akuntabel. Habiburokhman menekankan perlunya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar perampasan aset tidak dijadikan alat penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Sistem pengelolaan aset juga akan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah diselesaikan pada pembicaraan tingkat satu dan akan diteruskan ke pembicaraan tingkat dua untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR. Dengan disahkannya RUU ini, diharapkan korban kejahatan seperti investasi bodong dapat segera memperoleh kembali hak mereka melalui perampasan aset pelaku.

Berita Lainnya