Yusril Buka Peluang Tersangka Baru dan Aktor Intelektual Kasus Penyadapan Presiden
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Adam Novianto on Unsplash
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membuka peluang bertambahnya tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyebut penyidik berpeluang menambahkan pasal pidana terhadap tersangka yang telah ditetapkan seiring pendalaman dugaan keterkaitan dengan tindak pidana makar.
Yusril menjelaskan, penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) menunjukkan bahwa penyidik telah memiliki gambaran mengenai pihak yang berpotensi menjadi tersangka. "Kalau sudah ditetapkan SPDP, jadi surat pemberitahuan dimulainya satu penyidikan, sebenarnya di dalam benak para penyidik itu sudah ada orang yang menjadi calon tersangkanya. Cuma masih perlu dilengkapi alat-alat buktinya," kata Yusril di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Yusril, penetapan tersangka harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, penyidik dapat menetapkan pihak yang bertanggung jawab. "Dan sesudah didapatkan dua paling tidak alat bukti permulaan yang cukup, maka akan ditetapkan siapa tersangkanya," ujarnya. Ia juga menambahkan, "Bisa juga tersangka yang ada sekarang ada penambahan pasal-pasal pidana, kalau kemarin mungkin hanya penyadapan, sekarang dikaitkan dengan tindak pidana makar atau ada mungkin juga tersangka baru dalam penetapan nanti."
Yusril menyebut pemeriksaan sejauh ini masih banyak dilakukan terhadap kalangan internal Polri. Namun, ia tidak menutup kemungkinan penyidikan berkembang dengan melibatkan pihak di luar institusi kepolisian, termasuk pejabat atau birokrasi pemerintahan lain. "Sebagian besar yang dilakukan penyadapan ini, pemeriksaan ini memang masih terbatas kepada kalangan internal Polri. Tapi tidak tertutup kemungkinan... sangat mungkin bahwa ini juga akan melibatkan pihak di luar daripada institusi Polri," ungkapnya.
Yusril juga mendorong agar pengusutan tidak hanya menyasar pihak internal Kepolisian, tetapi juga kemungkinan keterlibatan aktor intelektual. "Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, hasil penyidikan terbaru mengindikasikan adanya dugaan upaya melumpuhkan pemerintahan, sehingga perlu didalami siapa pihak yang merancang, mengendalikan, hingga melaksanakan tindakan tersebut.
Sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan, pemerintah akan mengevaluasi dan memperketat pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Yusril menegaskan pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berlaku surut untuk menangani peristiwa yang sudah terjadi, karena bertentangan dengan prinsip hukum pidana di Indonesia. "Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut," kata dia.
Kedepannya, Yusril berharap penyidikan dapat dituntaskan hingga mengungkap aktor intelektual di balik dugaan tindak pidana tersebut. "Kita berharap bahwa penyidikan ini dituntaskan sehingga sampai kepada aktor intelektual di belakang dari tindak pidana yang disangkakan ini, karena sudah barang tentu ada pihak yang sangat berkepentingan dengan tindak pidana makar yang ingin terjadi," pungkasnya.
Berita Lainnya
- Polri Pecat Kombes Handik Zusen Akibat Dua Kasus Kekerasan Sesama Anggota
- Yusril Ihza Mahendra Dinilai Mampu Bantu Prabowo Perkuat Supremasi Hukum
- Bachtiar Nasir Hadiri Sidang Yaqut, Saksikan Fakta Kuota Haji
- Densus 88 Tangkap 15 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi
- RUU Perampasan Aset Disahkan, Korban Investasi Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi