Pidana

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar Listyo Sigit cs dengan Libatkan Ahli

19 November 2026 · Justisio Editorial Team

Bareskrim Gelar Perkara Dugaan Makar Listyo Sigit cs dengan Libatkan Ahli

Photo by Cheung Yin on Unsplash

Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara kasus dugaan makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya pada Kamis, 19 November 2026. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang telah memasuki tahap penyidikan.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengatakan gelar perkara akan dilakukan bersama tim internal dan para saksi ahli. "Ya, kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli. Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 18 November 2026.

Sebelumnya, Polri telah membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Polri untuk mengembangkan dugaan makar tersebut. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir menyampaikan bahwa tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto itu telah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan. Perkara dugaan makar ini berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan penyadapan, illegal access, dan pemusnahan alat bukti elektronik.

Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Keempatnya adalah Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Saat ini, tiga tersangka telah ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memastikan pengusutan kasus dugaan makar terus berjalan. Ia menyebut penyidik masih fokus mengumpulkan dan mendalami berbagai saksi hingga alat bukti, termasuk perangkat elektronik atau gadget yang telah diamankan. "Belum, belum (ada tersangka). Masih dalam proses, sekarang kita masih dalam proses penyidikan ya, kita sedang mengumpulkan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi sudah kita lakukan," kata Suyudi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyadapan ilegal diduga berlangsung sejak 2025 hingga 2026 dengan cara memasukkan nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi. Selain Presiden, sasaran penyadapan diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha. Dalam kasus penyadapan, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE.

Gelar perkara pada Kamis ini akan menjadi langkah awal untuk menentukan konstruksi hukum dugaan makar tersebut. Brigjen Susatyo menyatakan bahwa hasil gelar perkara akan disampaikan setelah proses diskusi dengan para ahli rampung. Polri juga sebelumnya telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso melalui sidang etik, dan keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.

Berita Lainnya