Bareskrim Geledah Rumah di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Makar
20 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Roman Rezor on Unsplash
Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan rumah di kawasan Bogor dan Tangerang terkait kasus dugaan makar penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penggeledahan ini merupakan pengembangan lanjutan dari penyidikan yang telah berjalan sebelumnya.
"Saat ini masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Jumat (20/11/2026). Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menggeledah rumah di Cipete dan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan posko terkait aktivitas makar.
Rumah di Cipete diduga milik Irjen Eko Hadi Santoso, yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko telah dipecat sebagai anggota Polri. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026. Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Adanya operasi penindakan tersebut menjadi alasan kegiatan ekspose perkara dugaan makar dengan Kejaksaan Agung hari ini ditunda pekan depan. "Ekspose diundur minggu depan," ujar Susatyo. Selain Slamet Uliandi yang dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan, ketiga tersangka lainnya saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Polri.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha. Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana selama enam tahun, serta Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.
Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. Proses hukum terhadap para tersangka masih terus berjalan, termasuk rencana ekspose dengan Kejaksaan Agung yang dijadwalkan ulang pekan depan.
Berita Lainnya
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD
- Motif Pembunuhan Remaja di Taman Lawang: Pelaku Waria Tak Terima Diolok-olok
- Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk di Rumah Bogor Terkait Dugaan Makar
- Eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota Divonis 20 Tahun Penjara
- KPK Periksa Sestama BNPB Terkait Kuasa Pengguna Anggaran Dana Siap Pakai