Pidana

Eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota Divonis 20 Tahun Penjara

20 November 2026 · Justisio Editorial Team

Eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota Divonis 20 Tahun Penjara

Photo by Valery Tenevoy on Unsplash

Mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota, Ajun Komisaris Polisi Malaungi, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dalam perkara dugaan pemufakatan jahat peredaran narkotika jenis sabu. Vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Rifai, dalam sidang yang digelar pada Kamis (19/11).

Majelis hakim menyatakan Malaungi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat bersama terdakwa lain dalam perkara terpisah terkait penjualan dan penerimaan narkotika golongan I bukan tanaman seberat lima gram. "Mengadili terdakwa Malaungi dengan pidana penjara selama 20 tahun," kata Rifai saat membacakan amar putusan.

Selain hukuman penjara, Malaungi juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta. Denda tersebut wajib dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan dapat diperpanjang maksimal satu bulan. Apabila denda tidak dibayarkan, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang. Jika hasilnya tidak mencukupi, denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.

Usai mendengarkan vonis, Malaungi belum menentukan sikap apakah akan menerima putusan atau mengajukan banding. "Kami pikir-pikir dulu, Yang Mulia," ujar Malaungi. Sikap serupa disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahrur Rahman, yang juga masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Penasihat hukum Malaungi, Farman, mengaku menghargai putusan majelis hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.

Vonis 20 tahun penjara tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Sebelumnya, JPU menuntut Malaungi dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar Rp1 miliar. Hal yang memberatkan, Malaungi dinilai menyalahgunakan kedudukan sebagai anggota Polri yang seharusnya melindungi masyarakat dan memberantas peredaran narkotika. Sementara hal yang meringankan, Malaungi mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama persidangan.

Dalam proses etik, Malaungi telah diputus untuk dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri. Majelis hakim juga memerintahkan sejumlah barang bukti, seperti telepon seluler, buku rekening, dan barang lainnya, dikembalikan kepada pihak yang berhak, termasuk saksi.

Baik Malaungi maupun JPU masih menyatakan akan berpikir-pikir terkait upaya hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Berita Lainnya