KPK Periksa Sestama BNPB Terkait Kuasa Pengguna Anggaran Dana Siap Pakai
20 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Afif Ramdhasuma on Unsplash
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan. Pemeriksaan terhadap Rustian dilakukan pada Kamis, 19 November 2026.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pemeriksaan ini mendalami status Rustian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Rustian diyakini sebagai orang yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP. KPK mendalami proses penunjukan langsung di lingkungan BNPB, termasuk siapa yang menunjuk dan siapa yang melakukan plotting pembagian proyek.
Budi menjelaskan bahwa penggunaan DSP untuk pengadaan barang dan jasa memiliki keistimewaan berupa tidak melalui proses lelang, melainkan dapat dilakukan penunjukan langsung dengan syarat-syarat tertentu. Pendalaman ini penting karena diduga berkaitan dengan praktik konflik kepentingan hingga suap. Dalam mekanisme yang diterapkan, pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat langsung melakukan penunjukan vendor tanpa melibatkan kelompok kerja (pokja).
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan 15 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka adalah BS, adik dari Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB. BS juga diketahui pernah menjadi Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S masih aktif menjabat. Empat tersangka lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB berinisial RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras berinisial GP, serta pihak swasta berinisial SNG.
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, dan Rp3,35 miliar. Selain uang tunai, penyidik menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar. KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor BNPB setelah menetapkan para tersangka.
KPK telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan keterlibatan Letjen TNI S dalam perkara tersebut. Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif dalam kasus tersebut. Sebelumnya, pada 12 November 2026, KPK memeriksa S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat sebagai Deputi BNPB sebagai saksi.
Ke depannya, KPK dipastikan akan terus mendalami mekanisme penunjukan langsung vendor yang menggunakan DSP di BNPB. Pemeriksaan terhadap Rustian sebagai KPA diharapkan dapat mengungkap lebih jauh aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini.
Berita Lainnya
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD
- Motif Pembunuhan Remaja di Taman Lawang: Pelaku Waria Tak Terima Diolok-olok
- Bareskrim Sita Dokumen dan Spanduk di Rumah Bogor Terkait Dugaan Makar
- Eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota Divonis 20 Tahun Penjara
- Bareskrim Geledah Rumah di Bogor dan Tangerang Terkait Dugaan Makar