Pidana

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD

20 November 2026 · Justisio Editorial Team

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, ICW Adukan Puan dan Habiburokhman ke MKD

Photo by Zoshua Colah on Unsplash

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini dilakukan lebih cepat dari target yang dijanjikan DPR kepada masyarakat, yaitu 15 Desember 2026. Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat paripurna tersebut bersama seluruh wakil ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.

Rapat paripurna pengesahan UU Perampasan Aset merupakan rapat ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Puan Maharani menyatakan, undang-undang ini sudah dinantikan masyarakat selama 18 tahun dan pembahasannya mendesak untuk segera diselesaikan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman melaporkan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan 87 rapat bersama berbagai elemen sebagai bentuk partisipasi publik bermakna. Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik ke 15 provinsi terkait pembahasan RUU ini.

Pada hari yang sama dengan pengesahan, Indonesia Corruption Watch (ICW) melayangkan aduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan aduan tersebut dilayangkan atas dugaan pelanggaran etik karena naskah RUU Perampasan Aset tidak disebarluaskan selama proses pembahasan. Ibrahim menyebut, hingga pengesahan, publik dan ICW tidak mendapat akses terhadap draf naskah RUU tersebut. ICW juga mengaku tidak pernah diundang dalam pembahasan undang-undang ini.

Menanggapi laporan tersebut, Habiburokhman mengaku tidak mempermasalahkannya dan menerima kritik dari masyarakat. Ia membantah tudingan bahwa naskah RUU tidak pernah disebarluaskan, dengan menyatakan bahwa naskah telah diunggah oleh Kesetjenan DPR melalui situs resmi. Habiburokhman juga menegaskan bahwa seluruh proses rapat, mulai dari rapat dengar pendapat umum, rapat kerja, hingga pengesahan, dilakukan secara terbuka dan disiarkan melalui TV Parlemen dan YouTube Parlemen. Terkait ketidakhadiran ICW, ia mengatakan pihaknya memprioritaskan pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber, dan ICW tidak pernah mengajukan diri atau mengirimkan masukan tertulis.

Saat ini, proses pembahasan UU Perampasan Aset telah selesai dan undang-undang tersebut resmi berlaku. Laporan ICW ke MKD DPR masih menunggu respons dari lembaga tersebut. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam maupun Wakil Ketua MKD Imron Amin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mematuhi undang-undang baru ini. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sebagai lembaga penegak hukum, KPK taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Menurut Budi, UU Perampasan Aset sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, khususnya dalam memberikan efek jera dan memulihkan keuangan negara. KPK akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal dalam undang-undang tersebut untuk memahami ketentuan yang bersinggungan dengan tugas pemberantasan korupsi.

Ke depannya, lembaga penegak hukum termasuk KPK akan mulai menerapkan UU Perampasan Aset dalam penanganan perkara. Sementara itu, MKD DPR diharapkan menindaklanjuti aduan etik yang dilayangkan ICW. Proses pembahasan yang melibatkan partisipasi publik dan transparansi akan terus menjadi sorotan dalam implementasi undang-undang ini.

Berita Lainnya