Pidana

KPK Siap Patuhi UU Perampasan Aset yang Baru Disahkan DPR

20 November 2026 · Justisio Editorial Team

KPK Siap Patuhi UU Perampasan Aset yang Baru Disahkan DPR

Photo by Zoshua Colah on Unsplash

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mematuhi Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disahkan oleh DPR RI. Namun, lembaga antirasuah itu akan terlebih dahulu mengkaji ketentuan dalam regulasi tersebut sebelum menerapkannya secara penuh.

DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR lainnya. Pengesahan ini terjadi setelah RUU tersebut melalui proses pembahasan selama 18 tahun di DPR.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK sebagai lembaga penegak hukum berkewajiban patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyampaikan hal tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari yang sama dengan pengesahan undang-undang tersebut.

Menurut Budi, ketentuan dalam UU Perampasan Aset sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Ia menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga secara optimal dapat memulihkan kembali keuangan negara. Budi juga menyebut bahwa setiap penindakan KPK mendorong upaya korektif untuk menutup celah munculnya pelaku baru dengan modus serupa dan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.

Meskipun menyambut pengesahan tersebut, KPK belum akan langsung menerapkan seluruh ketentuan dalam UU tersebut. Budi mengatakan pihaknya akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal yang memiliki irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. Kajian tersebut juga mencakup Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengatur pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.

Budi juga menanggapi diskursus publik mengenai kekayaan penyelenggara negara yang dinilai tidak wajar tetapi tidak masuk dalam pengaturan UU Perampasan Aset. Ia memahami adanya perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut dan berharap DPR serta pemerintah tetap membuka ruang bagi masukan masyarakat untuk mengevaluasi regulasi setelah diterapkan. Evaluasi dinilai penting untuk mengukur efektivitas aturan dalam mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana dan pemulihan aset. Selain itu, Budi menyebut perlunya terobosan hukum lain ke depan, seperti mengadopsi kriminalisasi delik-delik yang diatur dalam Konvensi PBB Antikorupsi, antara lain illicit enrichment, trading in influence, suap di sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing.

Berita Lainnya