FAQ Peraturan Menteri Keuangan

Question 1

Apa itu Peraturan Menteri Keuangan dan siapa yang menerbitkannya?

Accepted Answer

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah jenis peraturan perundang-undangan yang secara spesifik ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lembaga yang berwenang menerbitkannya adalah Kementerian Keuangan. PMK ini memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Question 2

Bagaimana cara mencari Peraturan Menteri Keuangan yang saya butuhkan?

Accepted Answer

Anda dapat mencari Peraturan Menteri Keuangan yang Anda butuhkan melalui beberapa cara. Cara paling umum adalah dengan mengakses situs web resmi Kementerian Keuangan, khususnya pada bagian peraturan atau produk hukum. Selain itu, database peraturan perundang-undangan milik pemerintah seperti JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) di tingkat kementerian atau lembaga juga menyediakan akses ke seluruh PMK yang telah diterbitkan. Kalian juga bisa mendapatkan data peraturan melalui platform riset hukum seperti Justisio atau Hukumonline

Question 3

Apakah Peraturan Menteri Keuangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat?

Accepted Answer

Ya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun tidak berada di hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan, PMK sah dan berlaku jika dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, atau jika dibentuk berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Question 4

Apa perbedaan mendasar antara Peraturan Menteri Keuangan dengan Undang-Undang?

Accepted Answer

Perbedaan mendasar terletak pada hierarki dan pembentuknya. Undang-Undang (UU) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dan merupakan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dibentuk oleh Menteri Keuangan dan berada di bawah UU serta Peraturan Pemerintah. PMK mengatur lebih teknis pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi.

Question 5

Bagaimana Peraturan Menteri Keuangan diberlakukan dan kapan mulai berlaku?

Accepted Answer

Peraturan Menteri Keuangan diberlakukan setelah diundangkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan biasanya disertai dengan tanggal mulai berlakunya yang spesifik. Sebagian besar PMK akan mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan di dalam peraturan itu sendiri, atau jika tidak disebutkan, maka akan berlaku setelah 30 hari sejak tanggal pengundangan, sesuai dengan asas umum peraturan perundang-undangan.

Judul	Tanggal
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/pmk.02/2015 Tahun 2015 Tentang Besaran Presentase Dana Operasioal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2016	28 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah	27 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/pmk.05/2016 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	27 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/pmk.01/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/pmk.01/2015 Tentang Tata Cara Penunjukan Atau Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian di Lingkungan Kementerian Keuangan	27 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/pmk.010/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/pmk.010/2015 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016	27 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.01/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan	27 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/pmk.010/2016 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang Diterima Atau Diperoleh Masyarakat yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2016	27 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/pmk.05/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/pmk.05/2014 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang Pada Kementerian Kesehatan	27 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/pmk.01/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jumlah Pegawai dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Keuangan	27 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah	20 Des 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam Data

Kajian Terkait

Pembiayaan Pembangunan Koperasi Merah Putih

Alokasi DBH Cukai Tembakau 2026 Rp3,28 Triliun

Penyaluran Dana Koperasi Merah Putih via DAU/DBH

Standar Biaya Keluaran untuk Kementerian dan Lembaga

Mekanisme Pengajuan Pinjaman Daerah ke Lembaga Keuangan

Mekanisme Pembayaran Kewajiban Pinjaman Daerah

Peraturan Terbaru

Butuh bantuan memahami Peraturan Menteri Keuangan?

Pertanyaan Umum