FAQ Peraturan Menteri Keuangan

Question 1

Apa itu Peraturan Menteri Keuangan dan siapa yang menerbitkannya?

Accepted Answer

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah jenis peraturan perundang-undangan yang secara spesifik ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lembaga yang berwenang menerbitkannya adalah Kementerian Keuangan. PMK ini memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Question 2

Bagaimana cara mencari Peraturan Menteri Keuangan yang saya butuhkan?

Accepted Answer

Anda dapat mencari Peraturan Menteri Keuangan yang Anda butuhkan melalui beberapa cara. Cara paling umum adalah dengan mengakses situs web resmi Kementerian Keuangan, khususnya pada bagian peraturan atau produk hukum. Selain itu, database peraturan perundang-undangan milik pemerintah seperti JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) di tingkat kementerian atau lembaga juga menyediakan akses ke seluruh PMK yang telah diterbitkan. Kalian juga bisa mendapatkan data peraturan melalui platform riset hukum seperti Justisio atau Hukumonline

Question 3

Apakah Peraturan Menteri Keuangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat?

Accepted Answer

Ya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun tidak berada di hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan, PMK sah dan berlaku jika dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, atau jika dibentuk berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Question 4

Apa perbedaan mendasar antara Peraturan Menteri Keuangan dengan Undang-Undang?

Accepted Answer

Perbedaan mendasar terletak pada hierarki dan pembentuknya. Undang-Undang (UU) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dan merupakan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dibentuk oleh Menteri Keuangan dan berada di bawah UU serta Peraturan Pemerintah. PMK mengatur lebih teknis pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi.

Question 5

Bagaimana Peraturan Menteri Keuangan diberlakukan dan kapan mulai berlaku?

Accepted Answer

Peraturan Menteri Keuangan diberlakukan setelah diundangkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan biasanya disertai dengan tanggal mulai berlakunya yang spesifik. Sebagian besar PMK akan mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan di dalam peraturan itu sendiri, atau jika tidak disebutkan, maka akan berlaku setelah 30 hari sejak tanggal pengundangan, sesuai dengan asas umum peraturan perundang-undangan.

Judul	Tanggal
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/pmk.06/2012 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Dikelola/diurus Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/direktorat Jenderal Kekayaan Negara	8 Jun 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/pmk.07/2012 Tahun 2012 Tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2010 dan Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012	8 Jun 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/pmk.03/2012 Tahun 2012 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa yang Disediakan Oleh Pemerintah dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai	6 Jun 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya	6 Jun 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/pmk.03/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak	6 Jun 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/pmk.03/2012 Tahun 2012 Tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai	6 Jun 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/pmk.05/2012 Tahun 2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/lembaga	1 Jun 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/pmk.03/2012 Tahun 2012 Tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai	29 Mei 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/pmk.02/2012 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi	24 Mei 2012
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/pmk.08/2012 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/pmk.08/2008 Tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung	22 Mei 2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam Data

Kajian Terkait

Pembiayaan Pembangunan Koperasi Merah Putih

Alokasi DBH Cukai Tembakau 2026 Rp3,28 Triliun

Penyaluran Dana Koperasi Merah Putih via DAU/DBH

Standar Biaya Keluaran untuk Kementerian dan Lembaga

Mekanisme Pengajuan Pinjaman Daerah ke Lembaga Keuangan

Mekanisme Pembayaran Kewajiban Pinjaman Daerah

Peraturan Terbaru

Butuh bantuan memahami Peraturan Menteri Keuangan?

Pertanyaan Umum