Sebagaimana dilaporkan Hukumonline, penegakan hukum terhadap korporasi dalam perkara kebakaran hutan dan lahan menghadapi tantangan tersendiri pada era pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Sorotan utama tertuju pada upaya menembus mekanisme administratif yang kerap dinilai menjadi benteng yang menghambat pertanggungjawaban penuh korporasi atas kerusakan lingkungan hidup.
Menurut laporan Hukumonline, penataan regulasi pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan pengaruh besar terhadap prosedur penindakan korporasi yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Penerapan instrumen administratif yang diprioritaskan memicu perdebatan mengenai efektivitas penegakan hukum di lapangan. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa penyelesaian melalui jalur administratif semata dapat membatasi ruang penegakan hukum yang lebih menyeluruh terhadap pihak korporasi yang terbukti membiarkan kebakaran terjadi di area konsesinya.
Hukumonline mencatat bahwa istilah benteng administratif merujuk pada situasi ketika korporasi dapat berlindung di balik pemenuhan kewajiban administratif, sehingga proses pertanggungjawaban hukum lanjutan menjadi tertunda atau sulit ditembus. Oleh karena itu, langkah penegak hukum untuk menembus benteng administratif ini dinilai menjadi kunci dalam menjamin keadilan lingkungan. Tanpa adanya tindakan tegas yang melampaui formalitas administratif, penegakan hukum dikhawatirkan kehilangan daya gentar dalam mencegah berulangnya kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang.
Sebagaimana ditekankan dalam laporan Hukumonline, penanganan kebakaran hutan dan lahan pasca Undang-Undang Cipta Kerja menuntut integrasi dan komitmen yang kuat dari seluruh aparat penegak hukum lingkungan hidup. Penegakan hukum yang terpadu diharapkan mampu memastikan bahwa keberadaan regulasi baru tidak mempersempit penegakan akuntabilitas korporasi, melainkan justru memperkuat perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.
Selain itu, kepastian mengenai mekanisme pertanggungjawaban korporasi menjadi landasan penting agar proses pemulihan lingkungan yang terdampak dapat terlaksana secara optimal. Menurut laporan Hukumonline, keberhasilan penegakan hukum karhutla pada era baru ini sangat bergantung pada keberanian penegak hukum dalam membongkar sekat-sekat administratif yang berpotensi menjadi celah bagi korporasi yang melanggar ketentuan hukum lingkungan.