Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyerahkan data mengenai 262 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden.
Sebagaimana dilaporkan Hukumonline, penyerahan berkas tersebut menyoroti dugaan keterlibatan sektor korporasi dalam insiden karhutla di tanah air. Laporan yang disampaikan WALHI secara spesifik memuat daftar 262 badan usaha yang dinilai memiliki indikasi keterkaitan dengan peristiwa terbakarnya kawasan hutan dan lahan.
Langkah pelaporan langsung kepada kepala negara ini bertujuan untuk mendorong penanganan serius dan menyeluruh terhadap entitas bisnis yang terindikasi melakukan pembakaran atau membiarkan terjadinya karhutla di wilayah mereka. Keterlibatan ratusan korporasi tersebut menggarisbawahi perlunya pengawasan intensif serta evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas operasional korporasi di lapangan.
Menurut laporan Hukumonline, penyerahan dokumen data indikasi karhutla kepada Presiden ini menuntut adanya pertanggungjawaban korporasi atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dengan diserahkannya data tersebut ke otoritas eksekutif tertinggi, penindakan terhadap 262 entitas bisnis yang terindikasi karhutla diharapkan dapat diproses lebih lanjut demi mencegah berulangnya bencana serupa di masa mendatang.