DPR Akan Paripurnakan Usul Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran Besok

DPR dijadwalkan menggelar Sidang Paripurna pada Kamis (12/11) besok untuk membahas usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan ini diajukan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik sebagai respons terhadap polemik ijazah Gibran yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, sehingga wacana pemakzulan pun mengemuka.

Wakil Ketua DPR Saan Mustofa menyatakan bahwa usulan tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Ia menjelaskan bahwa sebanyak 120 anggota dari delapan fraksi telah meneken dokumen hak menyatakan pendapat, yang jumlahnya sudah melebihi syarat minimal 25 anggota dari lintas fraksi untuk dapat diproses kepada pimpinan DPR RI.

Saan merinci jumlah anggota yang meneken dokumen HMP dari masing-masing partai, yaitu PDIP 14 orang, Partai Golkar 11 orang, Partai Gerindra 11 orang, Partai PKB 18 orang, Partai Nasdem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Partai Demokrat 18 orang. Ia menegaskan bahwa angka 120 merupakan hasil rekapitulasi dokumen yang telah ditandatangani para pengusul, bukan sekadar pernyataan dukungan.

Saan mengimbau seluruh anggota DPR dari semua fraksi untuk berada di Jakarta karena masa reses telah berakhir dan memasuki masa sidang. Namun, ia tetap menghormati kebijakan internal masing-masing partai jika terdapat anggota yang tidak hadir. "Besok akan dibawa semua," tegas Saan saat ditanya apakah seluruh hasil pengajuan HMP akan dibawa dalam rapat paripurna.

Menurut ketentuan, jika dalam sidang paripurna usul HMP diterima, DPR akan membentuk panitia khusus yang terdiri dari seluruh fraksi. Panitia khusus akan menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna DPR usai melakukan pembahasan. Jika rapat paripurna menolak laporan tersebut, hak menyatakan pendapat dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.

Apabila laporan panitia khusus disetujui, tindak lanjutnya bergantung pada persoalan yang dibahas. Jika hak menyatakan pendapat berkaitan dengan kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau hasil pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi, DPR akan menyampaikan sikap atau pendapat resminya kepada pemerintah. Namun, jika laporan menyimpulkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR akan membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Rapat paripurna besok dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB. Saan memastikan bahwa seluruh hasil pengajuan HMP akan dibawa dalam rapat tersebut untuk diproses lebih lanjut oleh pimpinan DPR.