Kapolri Tentukan Majelis Sidang Etik untuk Listyo Sigit di Kasus Penyadapan

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan menentukan langsung susunan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Listyo Sigit merupakan tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Hal ini disampaikan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, yang menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar sidang etik terhadap jenderal bintang empat tersebut karena masih berstatus anggota Polri aktif.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal ini. Selain Listyo Sigit Prabowo, tiga perwira tinggi lainnya yang menjadi tersangka adalah Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Mereka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Saat ini, ketiga tersangka selain Slamet telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik dalam kasus yang sama. Dalam sidang pada Selasa (10/11), ia dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela dan dipecat sebagai anggota Polri. Perbuatan tersebut dilakukan saat Ahrie Sonta menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri, di mana ia menggunakan kewenangan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.

Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi Listyo Sigit dalam proses sidang etik ini. "Polri punya sistem, prosedur yang ada. Siapapun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa," ujarnya kepada wartawan, dikutip Rabu (11/11). Ia juga menambahkan bahwa perangkat komisi sidang akan ditentukan oleh Kapolri dan akan diinformasikan lebih lanjut.

Lebih lanjut, Isir menjelaskan bahwa sidang etik terhadap ketiga tersangka lainnya belum bisa dilakukan karena masih ada pemeriksaan oleh penyidik Bareskrim Polri. "Jadwalnya minggu depan ya, nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya," tuturnya. Namun, ia menjamin bahwa seluruh terduga pelanggar lainnya, termasuk mantan Kapolri dan mantan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, pasti akan menjalani sidang komisi kode etik.

Menurut temuan awal polisi, selain Presiden Prabowo Subianto, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo Sigit dan anak buahnya, seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Kategorisasi tersebut juga datang dari sejumlah anggota DPR, menteri, dan pejabat terkait lainnya.

Ke depan, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto akan segera menentukan susunan majelis sidang etik untuk Listyo Sigit. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan komposisi majelis akan disampaikan oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan. Proses sidang etik ini diharapkan berjalan transparan dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Polri.