Hercules Beberkan Asal-usul Uang Rp 800 Juta dari Summarecon ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Rosario de Marshal atau Hercules dalam kasus dugaan suap pejabat ATR/BPN terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon di Bogor, Jawa Barat. Dalam pemeriksaan itu, Hercules mengungkapkan asal-usul dan peruntukan uang Rp 800 juta yang telah diserahkan kepada KPK.

Hercules diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/11/2026). Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 10.22 hingga 15.35 WIB atau sekitar lima jam. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan kepada penyidik terkait asal-usul serta tujuan dari uang senilai Rp 800 juta tersebut.

Hercules menyatakan bahwa uang Rp 800 juta itu berasal dari tim pengacara hukum PT Summarecon Agung Tbk. Ia mengatakan uang tersebut diberikan untuk membantu kegiatannya yang pada saat itu ia hendak ke luar negeri. Selain itu, uang itu juga berkaitan dengan permintaan bantuan untuk memediasi sengketa tanah milik Summarecon di Kabupaten Bogor yang luasnya sekitar 65 hektare.

Hercules menambahkan bahwa pihak Summarecon memintanya membantu menjembatani komunikasi antara tim hukum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya dan tim hukum pihak ahli waris. Tujuannya adalah untuk mencari jalan keluar terbaik berupa perdamaian atas sengketa lahan tersebut. "Inti pada uang yang Rp 800 juta yang saya balikkan itu tujuannya itu," tegas Hercules.

Sebelumnya, uang Rp 800 juta itu diserahkan oleh Hercules ke KPK setelah kasus dugaan korupsi pembukaan blokir HGB PT Summarecon Agung Tbk mencuat. KPK kemudian menyita uang tersebut untuk diusut lebih lanjut guna mengetahui ada tidaknya kaitan dengan perkara yang sedang diusut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebelumnya mengungkapkan bahwa informasi yang diperoleh menyebutkan uang itu diberikan dari PT SMC kepada Hercules berkaitan dengan pengamanan atau pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor.

Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa dalam kawasan tersebut awalnya terdapat dugaan sengketa karena beberapa warga mengklaim memiliki sertifikat tanah dari sebagian tanah yang dikelola oleh PT SMC. Warga tersebut kemudian mengajukan tutup blokir ke Kantah Bogor. Dalam prosesnya, PT SMC diduga melakukan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir tersebut sehingga proses HGB-nya bisa berlanjut.

Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami perkara tersebut. Hercules telah diperiksa sebagai saksi dan uang Rp 800 juta yang diserahkan masih dalam penyelidikan untuk mengetahui kaitannya dengan dugaan suap yang menjerat pejabat ATR/BPN.