Kubu Roy Suryo Minta Majelis Hakim Periksa Ulang Ijazah Jokowi

Terdakwa kasus tudingan ijazah palsu, Roy Suryo, melalui kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan kepada majelis hakim untuk memeriksa dan menguji ulang ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Permohonan tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (11/11).

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyampaikan surat permohonan tersebut sebelum sidang ditutup. Dalam pernyataannya, Refly mengatakan surat itu berisi permohonan pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap dokumen ijazah fisik Joko Widodo dengan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang telah terbit pada bulan November 1985.

Surat permohonan tersebut juga ditembuskan ke sejumlah pihak. Refly menyebutkan tembusan surat itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Ombudsman, Ketua Komisi III DPR, Jaksa Agung, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tim Penuntut Umum perkara a quo, dan kliennya.

Majelis hakim menerima surat permohonan tersebut tanpa memberikan respons langsung. Hakim hanya menekankan bahwa sidang perkara tudingan ijazah palsu Jokowi akan dilanjutkan pada pekan depan. Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Rabu (18/11) dengan agenda pemeriksaan saksi.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik akibat tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jaksa mendakwa Roy melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagai dakwaan subsidair, Roy didakwa melanggar Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang yang sama.

Sidang perkara ini akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebelumnya telah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini pada Kamis (5/11).