KPK Geledah Enam Lokasi Terkait Korupsi Proyek Jalan Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di enam lokasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Sumatera Utara. Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan perkara yang telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Penggeledahan berlangsung pada Senin hingga Selasa, 9-10 November 2026, mencakup dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah. Dua kantor yang digeledah adalah Kantor Satuan Kerja Wilayah I dan Kantor Satuan Kerja Wilayah II BBPJN Sumut. Sementara itu, empat rumah yang digeledah meliputi dua rumah milik pihak swasta yang merupakan kontraktor pembangunan jalan, satu rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Utara, serta satu rumah mantan Kepala Satuan Kerja di BBPJN Sumut.

Dalam proses penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa kegiatan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan yang berkelanjutan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini, dan tujuh di antaranya telah dilakukan penahanan. Tujuh tersangka yang ditahan adalah Stanley Cicero selaku mantan Kepala BBPJN Sumut periode September 2024 hingga 28 Juni 2025, Rahmad Parulian mantan Kepala Satuan Kerja Wilayah I BBPJN Sumut, Faisal selaku PPK 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I, Heri Handoko selaku PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I, T Rahmansyah Putra selaku Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumut, Manaek Manalu selaku PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah 2, dan Munson Ponter Paulus selaku PPK 1.4 Satker Wilayah 1 BBPJN Sumut.

Saat ini, kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara masih dalam tahap penyidikan oleh KPK. Penggeledahan terbaru ini merupakan pengembangan dari penyidikan yang telah berjalan, dengan fokus pada pengumpulan alat bukti dari berbagai lokasi yang terkait dengan para tersangka.

Perkara ini bermula dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan BBPJN Sumut dan pihak swasta. KPK terus melakukan pendalaman untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan kerugian negara yang ditimbulkan.

KPK diperkirakan akan terus melakukan pengembangan penyidikan, termasuk kemungkinan pemanggilan saksi-saksi baru dan penetapan tersangka tambahan. Masyarakat diimbau untuk mengawal proses hukum ini agar berjalan transparan dan akuntabel.