DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran, Berikut Aturannya

DPR telah menggulirkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Aturan mengenai hak ini diatur dalam undang-undang hingga tata tertib DPR. Sejumlah anggota dewan telah menandatangani usulan tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aturan Hak Menyatakan Pendapat ini diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam Pasal 79 dijelaskan bahwa hak ini bisa diusulkan atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Pelanggaran tersebut mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, serta jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.

Detail teknis pengajuan usul HMP diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Pada Pasal 191, dijelaskan bahwa usul hak menyatakan pendapat harus diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR. Pengusulan ini disertai dokumen yang memuat materi dan alasan pengajuan, materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, atau materi dan bukti yang sah atas dugaan pelanggaran.

Anggota DPR Mardani Ali Sera menyatakan bahwa sudah ada 50 anggota DPR yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut. "Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata Mardani Ali Sera saat dimintai konfirmasi. Ia memastikan surat tersebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR dan berasal dari berbagai fraksi. Sementara itu, Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, mengklaim jumlah anggota dewan yang mendukung sudah melampaui syarat minimum dan berasal lebih dari dua fraksi. "Kalau syarat minimum itu saya cek per hari kemarin sudah melebihi dan itu lebih dari dua fraksi," kata Khozin. Ia menambahkan bahwa komunikasi lintas fraksi terus dilakukan dan melibatkan anggota dari delapan fraksi.

Proses pengajuan HMP dimulai dengan pengumuman dalam rapat paripurna oleh pimpinan DPR. Selanjutnya, Badan Musyawarah (Bamus) membahas dan menjadwalkan rapat paripurna untuk mengambil keputusan. Untuk menjadikannya hak DPR, rapat paripurna harus dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari anggota yang hadir. Jika usulan diterima, DPR membentuk panitia khusus (Pansus) yang membahas persoalan dengan Presiden. Pansus menyampaikan laporan kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 hari sejak dibentuk.

Mardani Ali Sera membagikan foto dirinya memegang dokumen berjudul 'Pengusul Hak Menyatakan Pendapat' dengan namanya di urutan pertama. Muhammad Khozin berharap usulan HMP dapat dibawa ke rapat paripurna terdekat, meskipun penjadwalannya bergantung pada keputusan pimpinan DPR. Khozin menegaskan bahwa penggalangan dukungan tersebut merupakan inisiatif anggota DPR secara perorangan, bukan keputusan resmi fraksi masing-masing. "Ini bukan sikap fraksi, ini hak anggota," tegasnya.

Selanjutnya, proses pengajuan akan mengikuti alur yang telah ditentukan dalam tata tertib DPR. Setelah diumumkan dalam rapat paripurna, Bamus akan menjadwalkan rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. Apabila usulan diterima, DPR akan membentuk Pansus untuk membahas dan mendalami persoalan tersebut sebelum akhirnya diambil keputusan akhir oleh rapat paripurna.