MAKI Ungkap Inisial Ketiga Pegawai KPK Diduga Bocorkan Dokumen Kasus ATR/BPN

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengungkapkan satu inisial nama lagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga membocorkan dokumen perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lain di Kementerian ATR/BPN. Sebelumnya, MAKI telah memberikan dua inisial, yaitu TS dan MS. Kini, Boyamin menyebut inisial ketiga adalah AS.

Boyamin menyampaikan bahwa TS dan AS merupakan pegawai yang sebelumnya berasal dari lembaga lain, kemudian mengundurkan diri dan menjadi pegawai tetap KPK. Ketiga pegawai dengan inisial TS, MS, dan AS tersebut saat ini telah dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Boyamin menjelaskan bahwa rencananya pekan depan Dewas KPK akan mulai melakukan klarifikasi terhadap sejumlah saksi terkait ketiga pegawai yang dilaporkan tersebut.

"Terhadap tiga ini telah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK dan mudah-mudahan minggu depan akan mulai dilakukan klarifikasi-klarifikasi terhadap saksi-saksi," jelas Boyamin dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026). Boyamin juga berharap agar proses di Dewas KPK tidak diintervensi pihak mana pun. Menurutnya, saat ini sudah santer isu bahwa salah satu dari ketiga pegawai tersebut diduga dilindungi oleh pimpinan KPK.

Boyamin menilai upaya perlindungan terhadap pegawai yang diduga melanggar akan berdampak pada penanganan perkara. Ia menegaskan bahwa sudah seharusnya KPK menerapkan zero tolerance bagi pegawai yang melakukan dugaan pelanggaran. "Dan itu nanti kalau dilindungi berarti ada dugaan saling menyandera. Nah, ini yang sangat kita tidak harapkan dan Dewan Pengawas KPK harus tegas. Zero toleransi terhadap apa-apa dugaan pelanggaran etik maupun perilaku maupun bahkan melanggar yang sifatnya menghalangi penyidikan," imbuh Boyamin.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menanggapi dugaan kebocoran informasi tersebut. Budi mengatakan bahwa dugaan kebocoran saat ini tengah diperiksa secara internal oleh Dewas dan Inspektorat KPK. "Terkait dugaan adanya kebocoran informasi, semuanya masih proses pemeriksaan di internal, baik di Dewas berkaitan dengan kode etik dan perilaku, ataupun Inspektorat, ya, berkaitan dengan disiplin pegawai," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (10/11/2026).

Budi juga memastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berprogres. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada September 2026. KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor, serta mengusut dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Ke depannya, proses klarifikasi terhadap saksi-saksi oleh Dewas KPK diharapkan segera berjalan. Publik menunggu hasil pemeriksaan internal KPK terhadap dugaan kebocoran dokumen perkara yang melibatkan pegawainya sendiri.