Fahd Arafiq Diperiksa Dewas KPK soal Dugaan Kebocoran Dokumen Kasus ATR/BPN

Tersangka kasus suap sertifikasi hak guna bangunan (HGB) pada Kementerian ATR/BPN, Fahd Arafiq, mengaku diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Pemeriksaan itu terkait dugaan pelanggaran etik sejumlah pegawai KPK yang diduga membocorkan dokumen perkara suap yang menjeratnya.

Fahd mengaku diperiksa sebagai saksi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026). Dalam pemeriksaan tersebut, ia ditanya mengenai pengenalannya terhadap Direktur Penyelidikan KPK Tessa Mahardika dan pegawai KPK lainnya bernama Ambar Fathona. Fahd menjelaskan bahwa ia sempat bertemu dengan Ambar di rumah Arif, yang disebutnya sebagai 'Posko KPK'. Ia mengaku awalnya mengenal Arif sebagai penyidik KPK, dan baru mengetahui kemudian bahwa Arif adalah Bupati Kebumen.

Fahd juga menyampaikan bahwa setelah diperiksa Dewas, pengobatannya dihentikan oleh penyidik. Ia mengaitkan hal tersebut dengan pengakuannya yang membuka informasi mengenai penyidik yang turut diperiksa Dewas. Dalam kesempatan itu, Fahd mengaku pernah diperas oleh Arif yang mengaku sebagai penyidik KPK sebesar Rp3 miliar untuk mengurus kasus kakaknya, Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq. Ia juga mengaku diminta uang senilai Rp100 miliar oleh Arif untuk kebutuhan Muktamar NU.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo merespons pernyataan Fahd tersebut. Budi menyampaikan bahwa setiap informasi ataupun bukti yang didapatkan selama proses penyidikan akan menjadi pertimbangan dalam proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai penghentian pengobatan, Budi memastikan bahwa kebutuhan kesehatan tahanan menjadi prioritas dan KPK memiliki tenaga kesehatan yang standby untuk memonitor kondisi para tersangka.

KPK diketahui tengah mengusut dugaan kebocoran dokumen perkara suap terkait kasus pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN. Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa pemeriksaan internal dilakukan, baik oleh Inspektorat maupun Dewas. Ia tidak merinci pihak-pihak yang diperiksa dan hanya menyatakan proses tersebut masih berjalan. Di sisi lain, Budi memastikan penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berprogres, dengan penyidik yang masih melengkapi alat bukti tambahan.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK mengusut dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk dugaan penerimaan terkait rotasi, promosi, mutasi jabatan, dan layanan pertanahan lainnya.

Ke depannya, proses penyidikan kasus ini akan terus berlanjut. Berkas perkara yang sudah lengkap akan dilimpahkan ke tahap penuntutan, di mana Jaksa Penuntut Umum akan menyiapkan surat dakwaan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh. Fahd sendiri meminta agar Dewas memeriksa handphone Arif untuk mengetahui lebih lanjut keterlibatan pihak-pihak terkait dalam kasus ini.