KPK Periksa Hercules Terkait Suap Pengurusan HGB di Kementerian ATR/BPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua GRIB Jaya, Hercules Rozario Marshal, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (11/11) sekitar pukul 10.22 WIB untuk menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian ATR/BPN. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Hercules yang berstatus sebagai pihak swasta. Sebelumnya, Hercules secara kooperatif telah menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp800 juta yang diduga terkait dengan perkara tersebut, dan uang itu telah disita oleh penyidik.

Hercules mengaku bahwa kedatangannya kali ini untuk memberikan keterangan mengenai asal-usul uang yang telah dikembalikannya. Ia menjelaskan bahwa uang tersebut diserahkan melalui tim kuasa hukum GRIB Jaya. Ia juga ingin menjelaskan persoalan tanah Summarecon serta keterkaitannya dengan pejabat-pejabat yang telah ditangkap, termasuk Dirjen ATR dan pejabat Summarecon.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi; serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, bersama Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa uang Rp800 juta itu diduga merupakan pemberian dari PT Summarecon Agung kepada Hercules. Informasi yang diperoleh KPK menyebutkan bahwa uang tersebut diberikan terkait pengamanan atau pengelolaan lahan-lahan PT Summarecon di wilayah Kabupaten Bogor. Sebelumnya, terdapat dugaan sengketa lahan yang melibatkan warga yang mengklaim memiliki sertifikat tanah di kawasan yang dikelola perusahaan tersebut.

KPK menduga bahwa sengketa lahan tersebut memicu adanya suap untuk membuka blokir HGB kepada oknum di Kementerian ATR/BPN. Proses pembukaan blokir itu diduga dilakukan agar pengurusan HGB PT Summarecon Agung dapat berlanjut. Keterangan dari Hercules diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap perkara ini secara utuh dan terang-benderang, sebagaimana disampaikan oleh Budi Prasetyo.