Eks Kadivkum Polri Ahrie Sonta Terbukti Sadap Ilegal Prabowo, Dipecat

Mantan Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Ahrie Sonta, resmi dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Atas pelanggaran tersebut, ia dijatuhi sanksi etika berupa perbuatan tercela dan sanksi administratif pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dari anggota Polri.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta digelar secara tertutup di Gedung Propam Mabes Polri, Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, persidangan berlangsung sekitar 10 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai pada pukul 20.10 WIB. Selama persidangan, Ahrie Sonta terlihat duduk tertunduk di hadapan majelis komisi sambil memegang lembaran kertas.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, mengungkapkan bahwa pelanggaran dilakukan Ahrie saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri. Ia diduga menggunakan kewenangan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Majelis KKEP menyatakan perbuatan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Majelis KKEP dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri, Komjen Rudi Darmoko, sebagai Ketua Tim. Wakil Ketua dijabat oleh Irjen Roma Hutujulu, sementara anggota komisi terdiri dari Irjen Jayadi, Irjen M. Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi. Menurut Kadiv Humas, Ahrie telah menerima putusan tersebut dan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Selain Ahrie Sonta, tersangka lainnya adalah mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Mereka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Tiga tersangka, selain Slamet Uliandi, saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Berdasarkan temuan awal polisi, selain Presiden Prabowo, terdapat korban penyadapan lain yang diduga dilakukan oleh Listyo Sigit dan anak buahnya, termasuk para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat. Dugaan praktik penyadapan ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025. Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.

Ke depan, proses etik terhadap tersangka lainnya masih akan berlanjut. Polri memastikan bahwa Listyo Sigit Prabowo juga akan menjalani sidang etik. Kadiv Humas menegaskan bahwa proses ini membuktikan tidak adanya impunitas atau perlakuan khusus bagi siapa pun di internal kepolisian, dan setiap personel yang terbukti melakukan pelanggaran berat wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya.