Kabakom Bantah Klaim Gibran soal Saran Prabowo untuk PTUN

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) Syahganda Nainggolan membantah pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengaku mendapat saran dari Presiden Prabowo Subianto untuk berjuang membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui PTUN. Syahganda menyatakan tidak mungkin Presiden Prabowo menganjurkan langkah tersebut.

Pernyataan ini muncul setelah Gibran sebelumnya mengaku akan menempuh jalur PTUN terkait polemik surat keterangan ijazah SMA miliknya. Gibran juga menyebut akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA tidak sah dan batal. "Salah satu saran beliau (Presiden Prabowo) itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujar Gibran.

Syahganda mengungkit pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra yang menyebut putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah Gibran sudah bersifat final. Menurut Syahganda, apa yang disampaikan Yusril telah mencerminkan pandangan Presiden Prabowo. "Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril," kata Syahganda kepada wartawan.

Syahganda menegaskan bahwa Yusril, sebagai Menko Hukum Presiden, mewakili pandangan hukum Prabowo dalam kasus Gibran. "Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril Ihza Mahendra, dalam kasus Gibran," ujarnya.

Yusril sebelumnya menjabarkan logika hukum perkara ijazah Gibran yang telah diputus oleh MK dan MA. Ia mengatakan putusan kedua lembaga peradilan tertinggi itu sudah bersifat final sehingga tidak ada lagi jalur hukum yang bisa ditempuh. "Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di Istana Kepresidenan. "Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final."

Yusril juga menyebut tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap dua putusan tersebut. Menurutnya, Gibran tidak dapat mengajukan banding karena dalam perkara di Mahkamah Agung, tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen, sementara Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. "Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu. Oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. Jadi tidak bisa mengajukan banding," kata Yusril.

Ke depannya, masih belum jelas langkah hukum apa yang akan ditempuh Gibran. Pernyataan Syahganda yang membantah klaim Gibran menunjukkan adanya perbedaan pandangan di internal pemerintah mengenai strategi hukum yang sebaiknya diambil dalam perkara ini.