Jaksa KPK Minta Hakim Tolak Eksepsi Eks Wamen Imipas Silmy Karim

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim menolak nota perlawanan atau eksepsi yang diajukan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Permintaan ini disampaikan dalam sidang perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan terkait izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dalam sidang tersebut, jaksa menyatakan bahwa dalil penyangkalan Silmy mengenai pemerasan hingga penerimaan uang merupakan persoalan yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara. Jaksa menilai keberatan tersebut bukanlah alasan yang sah untuk membatalkan surat dakwaan. "(Memohon majelis hakim) menyatakan perlawanan atau eksepsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan tim advokat Terdakwa Silmy Karim dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima," ujar jaksa saat membacakan tanggapan atas eksepsi Silmy.

Jaksa juga menegaskan bahwa surat dakwaan terhadap Silmy telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Menurut jaksa, surat dakwaan telah menguraikan dugaan tindak pidana, peran terdakwa, serta besaran nilai yang diduga diterima. "Menyatakan surat dakwaan nomor 92/Tut.01.04/24/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP dan secara hukum surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Silmy Karim," kata jaksa.

Dalam perkara ini, Silmy didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal WNA dengan total nilai mencapai Rp 168,9 miliar. Jaksa menyebutkan Silmy menerima bagian sebesar Rp 1,2 miliar. Pemerasan tersebut diduga dilakukan Silmy bersama-sama dengan sejumlah pejabat Imigrasi lainnya, yaitu mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, serta mantan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

Selain pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 33.941.119.000 (33,9 miliar). Jaksa mengungkapkan gratifikasi tersebut terdiri dari uang sejumlah Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy sebesar Rp 31,3 miliar. Atas perbuatannya, Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Majelis hakim telah menjadwalkan sidang dengan agenda pembacaan putusan sela pada Kamis (12/11/2026). Dalam putusan sela tersebut, hakim akan memutuskan apakah surat dakwaan jaksa dinyatakan sah atau tidak untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Jaksa meminta majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan yang telah diajukan.