MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan advokat Subhan dan menyatakan batal Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan dengan nomor 742 K/TUN/2026 itu diminutasi pada Selasa, 10 November 2026.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9148/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019. MA juga mewajibkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut Suket penyetaraan pendidikan milik Wapres yang dikeluarkan pada 2019.

Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya menyinggung putusan perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa ijazah Gibran dalam Pilpres 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 5 Oktober 2026 itu dijadikan sebagai notoire feiten yang telah mengubah keadaan hukum dan berimplikasi pada objek sengketa.

MA menemukan bahwa secara faktual Suket Gibran didasarkan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, serta dokumen lain yang tidak dapat membuktikan bahwa Gibran berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen-dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. MA menyatakan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau sertifikat di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat.

Menurut MA, penyetaraan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau negara lain dengan satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional tanpa didukung ijazah, sertifikat, atau diploma hasil tamat belajar merupakan tindakan yang tidak cermat. Tindakan tersebut dinilai melanggar asas kecermatan formal.

MA berpendapat bahwa meskipun Peradilan Tata Usaha Negara memiliki limitasi dalam memeriksa sengketa proses pemilu, pengadilan memiliki kewenangan korektif dan remidial. Hal ini karena ditemukannya pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan terencana yang dinilai membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat. MA menegaskan bahwa pelanggaran administrasi ini bukan sekadar kepentingan kontestasi, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Dengan adanya perubahan keadaan hukum ini, MA berpendapat bahwa eksepsi Termohon Kasasi mengenai kadaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak harus dikesampingkan. MA mengedepankan keadilan substantif daripada keadilan prosedural serta menjalankan asas ius curia novit.

Belum diketahui langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh oleh pihak terkait pasca putusan MA tersebut.