Yusril: Gibran Tak Bisa Lagi Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana membuktikan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh terkait hal tersebut.

Yusril menyatakan bahwa sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang bersifat final. "Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat 'final and binding', tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Yusril, tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kedua putusan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan banding karena dalam perkara di Mahkamah Agung, tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen, sementara Gibran tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi. "Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," ujar Yusril.

Yusril menambahkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tampaknya tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi perintah dari MA. "Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," kata dia. Meski demikian, Yusril menyerahkan kepada Gibran terkait jalur hukum yang akan ditempuh.

Diketahui, Gibran telah menyampaikan niat mundur dari jabatannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11) pagi. Namun, Gibran disebut memohon waktu kepada Prabowo agar terlebih dahulu dapat membuktikan keabsahan ijazahnya. "Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Mensesneg Prasetyo di Istana.

Adapun MK menyatakan tidak ada bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri setingkat SMA. Sementara itu, putusan MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran dan memerintahkan Kemendikdasmen untuk mencabut surat keterangan tersebut. Yusril menjelaskan bahwa putusan MA bersifat 'ex tunc', yang membatalkan dan menyatakan tidak sah sejak surat keterangan dikeluarkan pada bulan Agustus 2019.

Yusril menyampaikan bahwa putusan MA kemungkinan besar akan berdampak pada gugatan yang bergulir di PTUN Jakarta, karena objek yang disengketakan sama dengan yang diputus MA. "Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu. Apalagi yang mau disengketakan?" tutur Yusril. Ke depannya, nasib rencana Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN masih belum jelas, mengingat adanya putusan final dari dua lembaga peradilan tertinggi.