PDIP Kritik Langkah Gibran Buktikan Ijazah Lewat PTUN

Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, menyoroti rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Deddy menegaskan bahwa PTUN tidak dapat menganulir putusan Mahkamah Agung (MA) karena berbeda kamar. Menurutnya, langkah tersebut tidak masuk akal dan terkesan hanya untuk mengulur waktu.

Deddy menjelaskan bahwa PTUN hanya berwenang mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara atau birokrasi. Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya masalah surat keterangan (suket) terkait ijazah Gibran sudah pernah disidangkan di PTUN, namun perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak pernah menghadiri sidang hingga akhirnya penggugat mencabut gugatannya. "Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," tegas Deddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menerima Wapres Gibran di Jakarta untuk membahas polemik ijazah tersebut pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo memberikan banyak saran. Gibran juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di PTUN.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi keinginan Gibran tersebut. Yusril menilai Gibran tidak memiliki jalur hukum lain untuk menguji keabsahan ijazahnya, termasuk mengajukan peninjauan kembali (PK), karena putusan MA dan MK sudah bersifat final. "Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat 'final and binding', tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," jelas Yusril.

Yusril menjelaskan bahwa saat ini sudah ada putusan di peradilan tertinggi terkait ijazah Gibran. MK menyatakan tidak ada bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri setingkat SMA. Sementara itu, MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran dan memerintahkan Kemendikdasmen mencabut surat keterangan tersebut. Putusan MA bersifat ex tunc, yang berarti batal sejak surat keterangan itu dikeluarkan pada Agustus 2019.

Menurut Yusril, putusan MA kemungkinan besar akan berdampak pada gugatan yang bergulir di PTUN Jakarta, karena objek yang disengketakan sama dengan yang telah diputus MA. "Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu. Apalagi yang mau disengketakan?" tutur Yusril.

Ke depannya, langkah Gibran untuk membuktikan ijazah di PTUN masih harus menunggu keputusan lebih lanjut dari pihak terkait. Sementara itu, putusan MA yang telah bersifat final dan binding menjadi hambatan utama bagi upaya hukum yang akan ditempuh. Polemik ini terus menjadi sorotan publik dan kalangan politik, khususnya terkait status administratif dokumen pendidikan wakil presiden.