Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut dibacakan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani di hadapan awak media pada Kamis (12/11).

Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya ke MPR sekitar pukul 11.00 WIB. Ia datang mengenakan setelan jas hitam dan dasi merah, lalu langsung masuk ke ruang pimpinan tanpa berbicara dengan media. Sebelumnya, pada Selasa (10/11), Gibran telah menyampaikan niatannya untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri. Hal ini dilakukan di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Tekanan politik di parlemen juga menguat, di mana 120 anggota yang mewakili delapan fraksi di DPR telah meneken usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.

Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra mengaku telah menerima salinan surat pengunduran diri Gibran. Yusril menyebut surat tersebut sangat singkat, hanya terdiri dari lima paragraf. Ia menjelaskan bahwa alasan pengunduran diri Gibran bersifat pribadi dan mempertimbangkan suara-suara yang berkembang di masyarakat. Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa sejak Gibran menyatakan mundur, posisi wakil presiden kosong terhitung mulai hari itu juga.

Muzani menyatakan bahwa MPR akan segera melakukan langkah-langkah untuk mengisi jabatan wakil presiden yang kosong. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, pengisian jabatan wakil presiden dilakukan paling lama 60 hari. Sidang paripurna DPR yang sedianya dijadwalkan pada Kamis siang untuk membahas usul hak menyatakan pendapat dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.

Putusan MA menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan tersebut menegaskan putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia. DPR kemudian merespons putusan tersebut dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3, yang mengatur dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden.

Selanjutnya, MPR akan mengisi jabatan wakil presiden yang kosong dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari. Proses pengisian ini akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.