PTUN Putuskan Gugatan Suket Ijazah SMA Gibran Gugur

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa gugatan PT Mercy Toga Kirana terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka dinyatakan gugur. Keputusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Rachmadi dalam sidang lanjutan pada Kamis (12/11/2026) di PTUN Jakarta.

Proses persidangan berawal dari sidang lanjutan perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT yang diajukan PT Mercy Toga Kirana. Dalam sidang tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat menyatakan telah mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Gibran. Pencabutan itu dilakukan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap atas gugatan warga bernama Subhan. Pihak penggugat yang diwakili kuasa hukumnya, Denny Indrayana, juga menyatakan mencabut gugatan karena objek gugatan sudah tidak ada.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan tidak menemukan ketentuan yang secara jelas mengatur penghentian pemeriksaan karena keputusan objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, hakim menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya. Hakim merujuk pada Pasal 132 ayat 1 huruf b KUHP tentang kewenangan penuntutan yang gugur jika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, dan menilai keadaan tersebut bersifat paralel dengan keputusan objek sengketa yang telah dicabut sehingga dinyatakan tidak ada lagi.

Pihak tergugat intervensi yang diwakili kuasa hukumnya, Rullyandi, menyatakan menolak permohonan penghentian dan tetap ingin persidangan dilanjutkan. Namun, majelis hakim tetap mempertimbangkan bahwa jika pemeriksaan dilanjutkan, putusan sengketa akan menjadi non-executable. Hakim juga mempertimbangkan upaya menjaga iklim demokrasi dan menghentikan polemik berkepanjangan. Kuasa hukum Gibran, Rullyandi, menyatakan akan melaporkan hasil persidangan kepada Gibran dan menunggu arahan lebih lanjut.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan penggugat gugur dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000. Hakim menegaskan bahwa terhadap putusan gugur ini tidak lagi terbuka ruang pemeriksaan maupun pembuktian lebih lanjut dan tidak pula dapat diajukan upaya hukum. Sidang gugatan ini pun resmi dihentikan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri Gibran. MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026. Surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 itu adalah surat penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden pada 2024. Dalam putusan MK sebelumnya, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri Gibran yang dijadikan dasar penerbitan surat penyetaraan itu.

Dengan putusan ini, perkara di PTUN Jakarta telah selesai dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Gibran sendiri telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, dan MPR akan memulai proses pengisian jabatan wakil presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.