Pidana

Barantin dan KPK Gelar e-Learning Antikorupsi untuk 5.938 ASN

12 November 2026 · Justisio Editorial Team

Barantin dan KPK Gelar e-Learning Antikorupsi untuk 5.938 ASN

Photo by Visual Karsa on Unsplash

Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan program e-Learning ASN Berintegritas yang diikuti oleh 5.938 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Barantin. Program ini bertujuan memperkuat budaya antikorupsi dan integritas dalam pelayanan karantina.

Kegiatan kick-off dilaksanakan secara hybrid dari Kampus Barantin, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Karantina, Cikarang, Bekasi, pada Rabu (11/11). Program pembelajaran digital tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Seluruh peserta akan mengikuti pembelajaran dengan total 19 jam pelajaran melalui Learning Management System (LMS) LenteraQ, platform pembelajaran digital milik Barantin.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding dalam sambutannya secara daring menegaskan bahwa integritas menjadi fondasi utama ASN dalam menjalankan tugas. Menurutnya, tugas perkarantinaan tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis dan profesionalisme, tetapi juga harus ditopang oleh integritas dalam setiap tindakan, pengambilan keputusan, dan pelayanan kepada masyarakat. "Integritas bukan sekadar slogan, melainkan sebuah komitmen moral yang harus tertanam dalam setiap tindakan, keputusan, dan napas pelayanan kita sebagai Aparatur Sipil Negara," ujar Karding.

Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi ASN KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, mengatakan masyarakat mengenal dan merasakan kehadiran negara melalui pelayanan yang diberikan oleh ASN. Menurut dia, integritas aparatur menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pelayanan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Hal tersebut dinilai relevan dengan tugas Barantin dalam melindungi sumber daya hayati Indonesia melalui pengawasan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan.

Peserta akan mempelajari enam modul yang mencakup nilai integritas, konsistensi perilaku, gratifikasi, benturan kepentingan, hingga keberanian menolak praktik korupsi. Keenam modul tersebut meliputi Berani Memilih Jalan Lurus, Meski Banyak Godaan; Saat Perkataan, Pikiran, dan Perbuatan Harus Selaras; Dari Uang Kopi, Parsel Lebaran, hingga Korupsi; Teguh dalam Integritas: Berani Bersikap Objektif saat Menghadapi Konflik Kepentingan; Tangan yang Menolak; serta Cahaya Perubahan. Seluruh rangkaian pembelajaran dan evaluasi dapat diakses melalui LMS LenteraQ selama periode pelaksanaan program.

Karding juga meminta seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Barantin mengawal pelaksanaan program tersebut. Para pimpinan tidak hanya diminta memastikan pegawai menyelesaikan pembelajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas di unit kerja masing-masing. Menurut Karding, budaya integritas organisasi harus dimulai dari komitmen pimpinan dan diwujudkan melalui perilaku nyata dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.

Melalui kolaborasi dengan KPK dan pemanfaatan LenteraQ, Barantin mendorong integritas menjadi bagian dari setiap pelaksanaan tugas perkarantinaan. Ke depan, program ini diharapkan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi mampu membentuk karakter dan budaya kerja ASN Barantin untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan tepercaya.

Berita Lainnya