Gibran Mundur dari Wapres, DPR Batalkan Paripurna HMP

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya, yang kemudian menyebabkan DPR membatalkan rapat paripurna yang sedianya membahas pengumuman usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazahnya. Rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis (12/11) pukul 14.00 WIB itu dibatalkan sekitar tiga jam sebelum digelar, yaitu sekitar pukul 11.00 WIB.

Pembatalan rapat paripurna tersebut diumumkan melalui keterangan tertulis yang menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) pada tanggal 12 November 2026, diputuskan bahwa Rapat Paripurna hari itu dibatalkan. Anggota DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin juga membenarkan pembatalan rapat paripurna tersebut.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Gibran mendatangi Kompleks DPR/MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wapres. Surat itu diserahkan Gibran kepada pimpinan MPR RI. Ia tiba di lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB, kemudian langsung menuju ruang kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk menyerahkan surat pengunduran diri.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya. Muzani juga mengatakan bahwa surat yang sama sudah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri Gibran ini menjadi penyebab DPR membatalkan agenda paripurna yang sedianya digelar pada pukul 14.00 WIB.

Sebelumnya, sehari sebelum pembatalan, tercatat sudah 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang resmi menandatangani dokumen Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengatakan bahwa total ada 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP, berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing pengusul. Rincian pengusul HMP dari delapan fraksi itu adalah PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang, dan Demokrat 18 orang.

Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden setelah adanya dua putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mempersoalkan dokumen ijazahnya. Usulan HMP tersebut sebelumnya telah diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11).

Selanjutnya, MPR akan menindaklanjuti surat pengunduran diri Gibran. Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa MPR akan memproses surat tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dengan mundurnya Gibran, proses penentuan wakil presiden pengganti akan menjadi agenda berikutnya yang harus dijalankan oleh MPR dan pemerintah.