Polisi Bongkar Jaringan Perekrut WNI Jadi Tentara Bayaran Rusia, 8 Tersangka
12 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Žilvinas Ka on Unsplash
Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) mengungkap jaringan perekrutan warga negara Indonesia untuk dijadikan tentara bayaran di Rusia. Dalam pengungkapan ini, polisi menetapkan sejumlah tersangka dan mengamankan puluhan orang yang diduga menjadi korban.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidikan perkara ini dilakukan oleh tim gabungan Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Polri. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menyampaikan bahwa saat ini telah ditetapkan enam orang sebagai tersangka, yang terdiri dari dua warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina serta empat warga negara Indonesia (WNI). Dalam perkembangan terakhir, tim penyidik telah berangkat ke Pemalang dan mengamankan dua orang lainnya untuk pengembangan perkara, sehingga total tersangka menjadi delapan orang.
Proses perekrutan bermula dari media sosial yang dihebohkan dengan video seorang mantan prajurit TNI yang mengaku menjadi tentara Rusia. Nasriadi menjelaskan, pada klaster pertama, para WNI direkrut melalui ajakan di media sosial hingga akhirnya diberikan kontak ke Rusia. Selanjutnya, pola perekrutan berkembang melalui jaringan orang terdekat seperti teman, pacar, dan kenalan. Para perekrut diiming-imingi imbalan uang untuk setiap orang yang berhasil diajak berangkat. "Jadi mereka menjanjikan yang perekrut itu sendiri juga mendapat uang, bukan hanya tentara saja. Satu kepala kamu dihargain berapa," ujar Nasriadi.
Dalam praktiknya, para perekrut menyasar laki-laki berbadan sehat, dengan prioritas pada mantan anggota TNI atau Polri maupun mereka yang memiliki pengalaman militer. Namun, orang tanpa latar belakang militer juga dapat direkrut. Bagi calon yang tidak memiliki pengalaman militer, mereka dapat menjalani pelatihan selama sekitar enam bulan di wilayah perbatasan Rusia dan Ukraina. Nasriadi menyebutkan bahwa para WNI tersebut kemudian ditempatkan sebagai prajurit infanteri di garis depan pertempuran. Direktur Reserse PPA PPO Polda Metro Jaya Kombes Pol Dr. Rita Wulandari Wibowo menambahkan, para korban awalnya dijanjikan uang kontrak sekitar Rp400 juta dan gaji Rp40 juta hingga Rp50 juta per bulan, serta tunjangan anak sekitar Rp3 juta, namun hampir seluruh janji tersebut tidak terpenuhi.
Nasriadi menyebutkan, sejauh ini tercatat ada 23 WNI yang menjadi korban. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, satu di antaranya dikabarkan telah meninggal dunia. Sementara itu, sejumlah WNI lainnya disebut mengalami luka berat akibat terkena ranjau atau tembakan, tetapi tetap dipaksa kembali bertempur. Kondisi para WNI tersebut masih menunggu verifikasi melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di Rusia. Polisi juga menemukan dugaan penggunaan visa kunjungan, visa wisata, hingga visa belajar untuk keberangkatan para korban.
Penyidikan perkara ini berawal dari laporan yang masuk ke pihak kepolisian. Kasus ini diduga merupakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus menjadi tentara bayaran di Rusia. Berdasarkan hasil koordinasi melalui Kedutaan Besar Rusia, mereka menyatakan tidak membenarkan proses rekrutmen tentara dari luar warga negaranya. Nasriadi juga mengungkapkan bahwa dua warga negara asing yang menjadi tersangka, yaitu warga Rusia dan Ukraina, justru berkolaborasi di Indonesia untuk mencari WNI yang bisa direkrut, meskipun di negara asal mereka saling berperang.
Ke depannya, penyidik akan terus melakukan pengembangan perkara dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan Indonesia di Rusia untuk memverifikasi kondisi para WNI yang telah diberangkatkan. Nasriadi menyampaikan bahwa perkembangan jumlah tersangka masih perlu dipastikan kembali berdasarkan penetapan resmi penyidik.
Berita Lainnya
- Hercules Beberkan Asal-usul Uang Rp 800 Juta dari Summarecon ke KPK
- DPR Akan Paripurnakan Usul Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran Besok
- Roy Suryo Puji Kejujuran Ajudan Jokowi di Sidang Ijazah Palsu
- Kubu Roy Suryo Minta Majelis Hakim Periksa Ulang Ijazah Jokowi
- Kapolri Tentukan Majelis Sidang Etik untuk Listyo Sigit di Kasus Penyadapan