DPR Beberkan Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Zoshua Colah on Unsplash
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan alasan mengapa ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak wajar tidak dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Keputusan ini diambil setelah DPR menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat dan kalangan ahli.
Habiburokhman menjelaskan bahwa DPR telah menampung masukan yang beragam dari publik, di mana sebagian mendukung namun banyak pula yang menolak pengaturan illicit enrichment. "Pertama soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga," katanya dalam konferensi pers usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).
Selain menyerap aspirasi, DPR juga melakukan kajian perbandingan dengan praktik hukum di sejumlah negara. Hasilnya, ditemukan bahwa Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan ketentuan illicit enrichment karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Di Jerman, pengaturan serupa bahkan pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi negara tersebut. "Di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di sebuah negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment," ujar Habiburokhman.
Alasan kedua bersifat teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki karakter sebagai hukum formil yang berfokus pada mekanisme dan prosedur, bukan hukum materiil yang mengatur norma pemidanaan baru. Sementara itu, illicit enrichment masuk dalam ranah hukum materiil. Atas dasar dua pertimbangan tersebut, DPR memutuskan untuk tidak memasukkan ketentuan tersebut.
Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 telah menyetujui pengesahan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Keputusan ini diambil lebih cepat dari target awal.
"Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini," pungkas Habiburokhman. Dengan disahkannya RUU ini, langkah selanjutnya adalah implementasi dari undang-undang yang baru disahkan tersebut, termasuk pembentukan badan pengawas dan pengelola perampasan aset yang sebelumnya telah disinggung oleh Habiburokhman.
Berita Lainnya
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Bandar Judi Online Kena Sita
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 7 Tindak Pidana yang Disasar
- DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ketua Komisi III Jamin Bukan Alat Pemerasan
- Tiga Pengunjung Terluka Akibat Jatuh dari Wahana Kora-Kora di Pasar Malam Bogor
- Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo