DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Bandar Judi Online Kena Sita
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri oleh seluruh wakil ketua DPR serta perwakilan pemerintah. Regulasi ini mengakhiri penantian panjang selama 18 tahun terhadap undang-undang yang mengatur perampasan aset hasil kejahatan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa undang-undang ini memungkinkan negara menyita harta bandar judi online. "Bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ia menambahkan bahwa aturan ini juga mencakup pelaku penipuan kripto, investasi bodong, dan penipuan travel umrah. Menurut Dasco, regulasi ini bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan yang telah memakan korban dari kalangan masyarakat kecil.
Dalam rapat paripurna tersebut, Puan Maharani meminta persetujuan anggota dewan untuk mengesahkan RUU tersebut. "Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan. Para anggota DPR yang hadir menjawab setuju. Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan perjalanan dan pembahasan RUU tersebut.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa undang-undang ini akan mendorong pembentukan dua badan baru. Pertama, badan pengelola perampasan aset yang terpisah dari penegak hukum untuk menghindari konflik kepentingan. Kedua, badan pengawas perampasan aset yang bertugas mengawasi penerapan undang-undang. "Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," tegas Habiburokhman dalam konferensi pers usai rapat paripurna.
Undang-undang ini mengatur kriteria aset yang dapat dirampas, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 hingga Pasal 7. Aset hasil tindak pidana, termasuk yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan, dapat dirampas. Selain itu, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana tindak pidana juga termasuk. Perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana dapat diterapkan terhadap aset dengan nilai minimal Rp1 miliar. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati.
Pengesahan undang-undang ini terjadi lebih cepat dari target yang dijanjikan DPR kepada masyarakat, yaitu 15 Desember 2026. Puan Maharani mengatakan bahwa undang-undang ini disahkan karena sudah mendesak untuk segera selesai, bukan karena desakan. Dalam penyusunannya, DPR melibatkan partisipasi dari akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan sejumlah kelompok masyarakat. Komisi III DPR menyelenggarakan 87 rapat dan melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi.
Ke depannya, Presiden diminta untuk membentuk badan pengelola hasil perampasan aset dan badan pengawas pengelolaan aset. Habiburokhman mencontohkan praktik di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang memisahkan pengelolaan hasil perampasan aset dari penegak hukum. Badan pengawas juga diharapkan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pemerasan oleh aparat. Dengan adanya undang-undang ini, hasil kejahatan diharapkan dapat kembali kepada rakyat melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Berita Lainnya
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 7 Tindak Pidana yang Disasar
- DPR Beberkan Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset
- DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ketua Komisi III Jamin Bukan Alat Pemerasan
- Tiga Pengunjung Terluka Akibat Jatuh dari Wahana Kora-Kora di Pasar Malam Bogor
- Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo