DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ketua Komisi III Jamin Bukan Alat Pemerasan
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Ditto Bowo on Unsplash
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, memastikan bahwa undang-undang ini tidak akan menjadi alat bagi aparat penegak hukum untuk memeras pihak tertentu.
Pengesahan ini berlangsung lebih cepat dari target jadwal yang ditetapkan sebelumnya, yaitu paling lambat 15 Desember 2026. Sehari sebelumnya, pada Rabu (18/11/2026), Habiburokhman menyampaikan bahwa di dalam RUU tersebut telah dibuat skema yang mencegah tindakan penyelewengan pemerasan oleh aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras sudah diproteksi.
Dalam laporan akhir panitia kerja saat pengesahan tingkat I, Habiburokhman yang juga menjabat sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset menyampaikan sepuluh poin penting dari RUU tersebut. Poin-poin itu mencakup prinsip, azas hukum, ruang lingkup tindak pidana, tetap berlakunya ancaman pidana termasuk pidana mati, prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana, jaminan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta pengembalian aset kepada korban. Selain itu, diatur pula tugas pengelolaan aset oleh badan yang kompeten, pengawasan oleh badan independen, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Ketua DPR RI Puan Maharani bersyukur parlemen telah merampungkan RUU ini lebih cepat. Dalam konferensi pers usai rapat paripurna, ia memastikan bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena desakan atau pembahasan yang terburu-buru. Puan menyinggung bahwa RUU ini sudah direncanakan pembahasannya sejak 18 tahun yang lalu dan banyak pihak mendesak agar segera diselesaikan. Selama proses pembahasan, DPR telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum dan menghimpun aspirasi dari 15 provinsi.
Puan berharap Undang-Undang Perampasan Aset nantinya dapat memberikan manfaat dan menjadi instrumen yang efektif dalam penegakan hukum. Ia juga berharap berbagai kekhawatiran masyarakat terkait penerapan aturan tersebut telah diantisipasi melalui pembahasan yang dilakukan DPR. Sebelum pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil penyusunan RUU tersebut.
Selanjutnya, undang-undang yang baru disahkan ini akan berlaku setelah diundangkan. DPR dan pemerintah diharapkan segera menyiapkan peraturan pelaksanaannya agar regulasi ini dapat segera diimplementasikan di lapangan. Masyarakat menanti apakah undang-undang ini mampu menjadi alat yang efektif dalam memberantas korupsi tanpa disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
Berita Lainnya
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Bandar Judi Online Kena Sita
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 7 Tindak Pidana yang Disasar
- DPR Beberkan Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset
- Tiga Pengunjung Terluka Akibat Jatuh dari Wahana Kora-Kora di Pasar Malam Bogor
- Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo