DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 7 Tindak Pidana yang Disasar
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Marco Oriolesi on Unsplash
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memaparkan bahwa aturan ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, melainkan juga mencakup sejumlah kejahatan lain.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang II tahun sidang 2026-2027 tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri oleh empat pimpinan DPR lainnya. Rapat dihadiri atau ditandatangani oleh 361 dari total 573 anggota DPR yang berasal dari seluruh fraksi. Agenda tunggal rapat adalah pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Habiburokhman menjelaskan, selain korupsi, tindak pidana yang masuk dalam cakupan beleid tersebut meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang. Ia juga menyebutkan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
"Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya," kata Habiburokhman. Ia menambahkan, "Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas."
Menurut Habiburokhman, cakupan tindak pidana tersebut turut mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat. Ia secara khusus menyoroti penipuan berbasis teknologi informasi, seperti investasi bodong, karena banyak korban yang mengadukan kasusnya ke Komisi III DPR karena upaya pemulihan kerugian yang belum berjalan optimal. Sementara itu, berdasarkan sumber lain, Pasal 3 UU tersebut menegaskan perampasan aset dapat dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
RUU Perampasan Aset ini telah melalui pembahasan selama 18 tahun di parlemen sebelum akhirnya disahkan. Selain mengatur cakupan tindak pidana, undang-undang ini juga mengedepankan prinsip keadilan, pemulihan aset, serta pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Untuk memastikan penerapannya, terdapat mekanisme pengawasan yang diperkuat, termasuk pembentukan lembaga pengawas independen yang akan ditunjuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR, serta mekanisme pembuktian yang berimbang dan transparansi digital.
Ke depannya, dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah diharapkan segera membentuk lembaga pengawas independen serta menyiapkan infrastruktur pendukung lainnya. Aturan ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya pemulihan aset negara dari berbagai tindak pidana yang telah diatur di dalamnya.
Berita Lainnya
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Bandar Judi Online Kena Sita
- DPR Beberkan Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset
- DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ketua Komisi III Jamin Bukan Alat Pemerasan
- Tiga Pengunjung Terluka Akibat Jatuh dari Wahana Kora-Kora di Pasar Malam Bogor
- Bareskrim Kantongi Fakta dan Bukti Baru Kasus Dugaan Makar Prabowo