Pidana

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Akhirnya Jadi Undang-Undang

19 November 2026 · Justisio Editorial Team

DPR Sahkan UU Perampasan Aset Akhirnya Jadi Undang-Undang

Photo by Ditto Bowo on Unsplash

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Sebanyak 361 anggota DPR telah menandatangani daftar hadir, dan 254 di antaranya hadir secara langsung. Agenda tunggal rapat adalah pengambilan keputusan tingkat II terhadap RUU tersebut.

Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan. Ia menjelaskan bahwa Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Proses pembahasan juga melibatkan masukan dari masyarakat melalui 80 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), serta kunjungan kerja ke 18 provinsi.

Seluruh fraksi di DPR dan pemerintah menyatakan setuju RUU tersebut dibawa ke paripurna. Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengatakan Fraksi PKS menyetujui RUU itu untuk disahkan. Ia menyebut RUU ini sudah ditunggu selama 18 tahun. "Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan juga kepada rakyat Indonesia bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu, yang usianya lebih kurang 18 tahun lamanya, bisa dirasakan oleh masyarakat," ujar Nasir. Sementara itu, Puan Maharani menegaskan pengesahan dilakukan bukan karena desakan atau paksaan, melainkan karena proses legislasi yang sudah dijalani dengan baik.

UU Perampasan Aset ini terdiri dari empat pilar, yaitu Asas dan Ruang Lingkup, Prosedur Presisi, Tata Kelola dan Transparansi, serta Restorasi Berkeadilan. Salah satu ketentuan penting adalah tetap dipertahankannya sanksi pidana berat, termasuk pidana mati terhadap koruptur. UU ini juga mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture) yang hanya dapat diterapkan terhadap aset bernilai minimal Rp1 miliar. Mekanisme ini berlaku untuk kasus di mana tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Dengan disahkannya UU ini, penantian panjang selama 18 tahun terhadap regulasi perampasan aset akhirnya berakhir. Habiburokhman menyebut peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sangat krusial, karena dialah yang memulai dan menuntaskan pembahasan UU ini. Proses pembahasan di Komisi III DPR dimulai sejak Agustus 2025 atas perintah Dasco. UU ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang efektif dalam pemulihan kerugian negara dan kerugian korban, tidak hanya sekadar memenjarakan pelaku tindak pidana.

Berita Lainnya