Pidana

Gelar Perkara Penyadapan Prabowo dan Dugaan Makar Digelar Bareskrim

19 November 2026 · Justisio Editorial Team

Gelar Perkara Penyadapan Prabowo dan Dugaan Makar Digelar Bareskrim

Photo by AJ Colores on Unsplash

Bareskrim Polri menggelar perkara dugaan tindak pidana makar yang dikaitkan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026). Gelar perkara ini dilakukan secara internal dengan melibatkan unsur pengawas internal maupun eksternal kepolisian, termasuk Kompolnas dan para ahli.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, menyatakan gelar perkara tersebut sesuai prosedur melibatkan penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Divisi Propam, Itwasum, dan Kompolnas, serta para ahli. Pembahasan difokuskan pada fakta dan bukti baru yang ditemukan selama proses penyidikan.

"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ujar Susatyo. Setelah gelar perkara internal, penyidik dijadwalkan melakukan ekspose bersama Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026) untuk memaparkan konstruksi perkara.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya mengungkapkan bahwa gelar perkara akan mengungkap keterkaitan antara tindak pidana penyadapan atau intersepsi elektronik dengan tindak pidana makar. Menurutnya, indikasi keterkaitan kedua perkara semakin nyata.

"Dan sampai hari ini sudah dapat diketahui bahwa semakin nyata adanya keterkaitan antara tindak pidana makar yang sebelumnya sudah dituduhkan, sudah ditersangkakan, dan sudah dinyatakan siapa tersangkanya dengan kegiatan-kegiatan makar yang kemarin sudah diterbitkan SPDP," kata Yusril. Ia juga menyebut gelar perkara kemungkinan dilaksanakan di Kejaksaan Agung, bukan di Mabes Polri.

Kasus penyadapan ilegal ini telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, mantan Plt Kabag Monitoring Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Tiga dari empat tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob, sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Sementara itu, kasus dugaan makar yang merupakan pengembangan dari perkara penyadapan telah dinaikkan ke tahap penyidikan, namun hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan proses penyidikan masih berjalan dan tim yang dipimpin Kabareskrim masih mengumpulkan alat bukti serta memeriksa saksi.

Dalam perkembangan lain, Mabes Polri telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta pada 10 November 2026 dan Irjen Eko Hadi Santoso pada 17 November 2026. Penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026 dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. Selain Presiden, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha.

Keempat tersangka penyadapan dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman 6 tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan ancaman 8 tahun. Selanjutnya, hasil gelar perkara dan ekspose di Kejagung akan menentukan langkah hukum berikutnya dalam perkara dugaan makar.

Berita Lainnya