Operasi PATMA BERANI 2026: Bea Cukai Sita 1,7 Ton Narkoba dan Ungkap 140 Kasus
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Adismara Putri Pradiri on Unsplash
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil mengungkap 140 kasus peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) melalui Operasi Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika (PATMA BERANI) 2026. Total sitaan dalam operasi ini mencapai 1.701,51 kilogram atau sekitar 1,7 ton narkoba.
Operasi tersebut berlangsung serentak di seluruh Indonesia pada 16 September hingga 16 Oktober 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penindakan ini diperkirakan mampu melindungi 8,4 juta jiwa dari penyalahgunaan narkotika serta mencegah kerugian sosial-ekonomi sebesar Rp13,516 triliun.
Capaian penyitaan pada tahun ini meningkat signifikan dibandingkan operasi tahun 2025. DJBC mencatat kenaikan jumlah sitaan NPP sebesar 101% dari tahun sebelumnya. Pada 2025, total sitaan mencapai 818,01 kilogram, sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 806,15 kilogram, dan pada 2023 sebesar 772,35 kilogram.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Netty Hartawati, menyatakan bahwa PATMA BERANI 2026 merupakan wujud komitmen pihaknya dalam menjalankan fungsi community protector. "Penguatan kolaborasi dan analisis bersama menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PATMA BERANI 2026. Melalui strategi ini, pengawasan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran sehingga upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika berjalan lebih efektif," ujarnya.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, PATMA BERANI 2026 menitikberatkan penguatan joint analysis untuk menghasilkan pemetaan dan penentuan sasaran pengawasan yang lebih matang. Dalam pelaksanaannya, Bea Cukai melibatkan seluruh unit vertikal secara serentak dan terpadu. Direktorat Interdiksi dan Narkotika Bea Cukai memberikan pedoman pelaksanaan kepada unit vertikal untuk mendukung koordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri, melalui kegiatan joint analysis, joint operation, dan controlled delivery.
Penguatan pengawasan ini menjadi semakin mendesak di tengah meningkatnya prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Pada 2025, prevalensi tercatat sebesar 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,73% atau 3,3 juta jiwa. Sementara itu, estimasi kerugian sosial dan ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba mencapai Rp50 triliun hingga Rp84 triliun per tahun.
Ke depannya, Bea Cukai berupaya memberikan efek jera (deterrent effect) kepada sindikat kejahatan narkotika sekaligus menekan pasokan NPP di Indonesia. "Keberhasilan pemberantasan narkotika membutuhkan konsistensi pengawasan dan kolaborasi lintas instansi. Keterlibatan seluruh unit vertikal Bea Cukai bersama BNN dan Polri menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan pengawasan serta meningkatkan efektivitas penindakan," tegas Netty. Komitmen tersebut sejalan dengan Asta Cita, khususnya agenda prioritas nasional nomor tujuh, serta mendukung sasaran Rencana Strategis DJBC 2025-2029 dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman peredaran gelap narkotika.
Berita Lainnya
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Bandar Judi Online Kena Sita
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Ini 7 Tindak Pidana yang Disasar
- DPR Beberkan Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset
- DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ketua Komisi III Jamin Bukan Alat Pemerasan
- Tiga Pengunjung Terluka Akibat Jatuh dari Wahana Kora-Kora di Pasar Malam Bogor