FAQ Peraturan Menteri Keuangan

Question 1

Apa itu Peraturan Menteri Keuangan dan siapa yang menerbitkannya?

Accepted Answer

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah jenis peraturan perundang-undangan yang secara spesifik ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lembaga yang berwenang menerbitkannya adalah Kementerian Keuangan. PMK ini memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Question 2

Bagaimana cara mencari Peraturan Menteri Keuangan yang saya butuhkan?

Accepted Answer

Anda dapat mencari Peraturan Menteri Keuangan yang Anda butuhkan melalui beberapa cara. Cara paling umum adalah dengan mengakses situs web resmi Kementerian Keuangan, khususnya pada bagian peraturan atau produk hukum. Selain itu, database peraturan perundang-undangan milik pemerintah seperti JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) di tingkat kementerian atau lembaga juga menyediakan akses ke seluruh PMK yang telah diterbitkan. Kalian juga bisa mendapatkan data peraturan melalui platform riset hukum seperti Justisio atau Hukumonline

Question 3

Apakah Peraturan Menteri Keuangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat?

Accepted Answer

Ya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun tidak berada di hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan, PMK sah dan berlaku jika dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, atau jika dibentuk berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Question 4

Apa perbedaan mendasar antara Peraturan Menteri Keuangan dengan Undang-Undang?

Accepted Answer

Perbedaan mendasar terletak pada hierarki dan pembentuknya. Undang-Undang (UU) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dan merupakan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dibentuk oleh Menteri Keuangan dan berada di bawah UU serta Peraturan Pemerintah. PMK mengatur lebih teknis pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi.

Question 5

Bagaimana Peraturan Menteri Keuangan diberlakukan dan kapan mulai berlaku?

Accepted Answer

Peraturan Menteri Keuangan diberlakukan setelah diundangkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan biasanya disertai dengan tanggal mulai berlakunya yang spesifik. Sebagian besar PMK akan mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan di dalam peraturan itu sendiri, atau jika tidak disebutkan, maka akan berlaku setelah 30 hari sejak tanggal pengundangan, sesuai dengan asas umum peraturan perundang-undangan.

Judul	Tanggal
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.09/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan	30 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Kementerian Agama	30 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/pmk.05/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama	30 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/pmk.03/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/pmk.03/2013 Tentang Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan	30 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 Tentang Dealer Utama	30 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/pmk.05/2016 Tahun 2016 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerja Sama/karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	30 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/pmk.01/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/pmk.01/2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan	30 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/pmk.06/2016 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Perubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	30 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Perubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	30 Des 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/pmk.05/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/pmk.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	30 Des 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam Data

Kajian Terkait

Pembiayaan Pembangunan Koperasi Merah Putih

Alokasi DBH Cukai Tembakau 2026 Rp3,28 Triliun

Penyaluran Dana Koperasi Merah Putih via DAU/DBH

Standar Biaya Keluaran untuk Kementerian dan Lembaga

Mekanisme Pengajuan Pinjaman Daerah ke Lembaga Keuangan

Mekanisme Pembayaran Kewajiban Pinjaman Daerah

Peraturan Terbaru

Butuh bantuan memahami Peraturan Menteri Keuangan?

Pertanyaan Umum