Anggota DPR Bentangkan Poster 'Gibran Mundur atau Dimundurkan' Usai Paripurna

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif, membentangkan poster bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' usai sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Poster tersebut merujuk pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait ijazah untuk syarat pendaftaran calon presiden Pilpres 2024.

Yanuar mengangkat kertas tersebut tinggi-tinggi ke arah kamera awak media di tengah keramaian anggota dewan lainnya. Ia menjelaskan bahwa aksi itu dilakukan karena dalam sidang paripurna tidak ada sesi untuk interupsi. "Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar usai paripurna.

Menurut Yanuar, tulisan yang dibawanya sengaja dibuat singkat dan padat agar mudah dipahami publik. "Singkat, padat, jelas. Karena penjelasannya terlalu panjang, semua orang juga sudah paham," ucapnya. Yanuar mengakui aksi tersebut merupakan inisiatifnya sendiri karena setiap anggota DPR diberikan hak konstitusional untuk menyatakan pendapat.

Yanuar mengaku menjadi salah satu anggota DPR yang menandatangani mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran. Ia menyebut dari Fraksi PKS ada 12 orang yang menandatangani, dan dirinya adalah penandatangan ke-12. "Saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tandatangan dan itu kita serahkan ke pimpinan," ujarnya. Selain PKS, partai lain juga turut menandatangani dokumen HMP.

Yanuar menyebut total jumlah anggota yang telah menandatangani dokumen HMP sudah mencapai batas minimum, yaitu 25 anggota. Oleh karena itu, ia beranggapan bahwa wacana terkait Gibran sudah sah dan tinggal menunggu persetujuan dari pimpinan DPR RI. "Oh ya sah kalau... Kan nanti tergantung pimpinan. Kan menyampaikan, mengusulkan hak menyatakan pendapat itu kan hak anggota," katanya.

Isu hak menyatakan pendapat ini juga mencuat di fraksi lain. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyebut pihaknya menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat agar PDIP ikut mengajukan hak menyatakan pendapat di DPR. Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan penggunaan HMP dibandingkan hak interpelasi maupun hak angket, dengan alasan hak interpelasi sudah tidak relevan dan hak angket melalui proses panjang, terlebih MA dan MK sudah mengeluarkan fakta hukum yang jelas.

Selanjutnya, usulan hak menyatakan pendapat tersebut akan diserahkan kepada pimpinan DPR RI untuk ditindaklanjuti. Yanuar belum mau merincikan anggota PKS lain yang turut menandatangani, namun ia memastikan proses pengajuan HMP telah memenuhi syarat minimal jumlah anggota.