DPR Tindaklanjuti Usulan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pihaknya telah menerima usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan hampir seluruh fraksi partai politik di DPR terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Puan akan menindaklanjuti usulan tersebut setelah pembukaan masa sidang paripurna DPR pada Selasa (10/11).

Puan menegaskan bahwa pelaksanaan HMP harus tetap mengikuti mekanisme konstitusi yang berlaku. Ia meminta seluruh anggota DPR untuk menyikapi persoalan ini dengan tenang dan tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu keresahan di masyarakat. "Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," ujarnya.

Sejumlah anggota DPR telah mulai menandatangani dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebutkan bahwa lebih dari 25 anggota DPR telah meneken usulan tersebut, dan jumlahnya terus bertambah. Mardani juga mengklaim telah ada bukti dokumentasi berupa tanda tangan dari setiap anggota fraksi partai politik yang mendukung usulan ini.

Ketua DPP Partai PKS Mardani Ali Sera dan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa hampir seluruh fraksi partai politik telah berdiskusi secara informal dan mengerucut pada penggunaan HMP. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga menyatakan bahwa PDIP menerima usulan dari berbagai kelompok masyarakat untuk ikut mengajukan HMP di DPR, yang dinilai sebagai pilihan paling rasional.

Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat ini merupakan buntut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan keabsahan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026. Sebelumnya, pada Selasa (6/10), MK melalui Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA.

Muhammad Khozin dari PKB menyebutkan bahwa PKB sedang memilih jalur konstitusional yang paling tepat. Ia menjelaskan bahwa HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional, berbeda dengan Hak Angket yang hanya untuk mendalami kebijakan pemerintah. Khozin menambahkan bahwa Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menjadi dasar pengajuan HMP.

Selanjutnya, DPR akan melanjutkan komunikasi antar fraksi untuk membahas penggunaan Hak Menyatakan Pendapat ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut telah berkomunikasi dengan beberapa fraksi lain untuk menindaklanjuti aspirasi publik. Mardani Ali Sera menyatakan bahwa hasil pembahasan akan disampaikan dalam forum baik terbuka maupun tertutup.