Propam Polri Gelar Sidang Etik Irjen Ahrie Sonta Terkait Penyadapan Prabowo

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta pada Selasa, 10 November 2026. Sidang etik ini digelar setelah Irjen Ahrie Sonta ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan pelaksanaan sidang tersebut. "Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap sdr AS oleh Div Propam Polri," ujarnya kepada wartawan. Johnny juga menyampaikan bahwa sidang kode etik terhadap para terperiksa akan dilakukan secara bertahap, dan Irjen Ahrie Sonta menjalani sidang lebih dahulu. "Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada Terperiksa AS," imbuhnya. Johnny belum mengungkap lebih jauh mengenai susunan Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri yang akan memimpin sidang tersebut.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Para tersangka adalah eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso; dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Para tersangka diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia. Selain kepada Presiden Prabowo, penyadapan juga diduga dilakukan terhadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan para pengusaha. Penyadapan tanpa prosedur hukum tersebut diduga berlangsung sepanjang kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga sempat berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatannya.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Mereka terancam pidana maksimal 10 tahun penjara. Selain Irjen Slamet Uliandi, ketiga tersangka lainnya saat ini telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar.

Tahap sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta merupakan proses internal Polri setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Sidang ini digelar oleh Propam Polri untuk menilai pelanggaran kode etik profesi yang mungkin dilakukan oleh Irjen Ahrie Sonta.

Selanjutnya, sidang kode etik terhadap para terperiksa lainnya dijadwalkan akan dilakukan secara bertahap. Proses hukum pidana terhadap keempat tersangka juga masih berjalan, termasuk penahanan yang telah dilakukan terhadap tiga di antaranya.