Kejagung Tetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai Tersangka Korporasi Kasus Nikel

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2013 sampai 2025. Penetapan ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, PT BSJ diduga melanggar ketentuan izin pengoperasian pertambangan. Anang menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BSJ telah berakhir pada 2014, namun perusahaan tersebut tetap melakukan aktivitas penambangan nikel hingga 2025. Selain PT BSJ, penyidik juga menemukan fakta bahwa PT KAA diduga melanjutkan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015 setelah IUP-nya berakhir, melalui skema suspend.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan di enam lokasi. Penggeledahan tersebut meliputi kantor PT AMI di Kendari dan lokasi tambang di Konawe Utara, kantor PT KAA di Konawe Utara, serta sejumlah kantor PT AMI dan PT AMID di Kabupaten Buton Tengah. Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa sebanyak 38 saksi.

Anang Supriatna menyebut bahwa PT BSJ ini dikelola oleh Arif Kurniawan (AK). Ia mengatakan Arif merupakan salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner yang memperoleh keuntungan dari perusahaan tersebut. Sebelumnya, Kejagung telah mengungkap enam perusahaan yang dikendalikan Arif Kurniawan melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Saiful Bahri Siregar mengungkapkan adanya dugaan aliran suap dari sejumlah perusahaan tambang nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara. Suap itu diduga diberikan untuk melancarkan pengurusan izin administrasi, proses produksi, hingga tata niaga penjualan nikel. Aliran suap itu diduga berkaitan dengan kewenangan para pejabat dalam menerbitkan perizinan tambang hingga pengawasan distribusi nikel.

PT BSJ disangkakan melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Atas perbuatannya, PT BSJ disangkakan dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c KUHP juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor, dengan sangkaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 UU Tipikor juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.

Ke depannya, proses penyidikan kasus ini masih terus berlanjut. Anang menyatakan tidak menutup kemungkinan pihak-pihak lain yang menurut penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana akan ditetapkan sebagai tersangka. Perkara ini masih dalam tahap penyidikan oleh tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.